JAKARTA, jurnal-ina.com – Koperasi Desa Merah Putih yang telah ditentukan namanya secara seragam dari atas, didanai dari sumber APBN, APBD dan APBDes dan pinjaman dari luar adalah bentuk penghancuran kemandirian, demokrasi serta otonomi masyarakat.
Perlakuan terhadap koperasi sebagai alat kebijakan seperti ini mematikan prakarsa, ciptakan sindrom ketergantungan dan kendali politik kekuasaan oligarkis oleh elite penguasa.
Apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah bentuk reproduksi cara pemerintah Kolonial Hindia-Belanda agar tetap tunduk pada kekuatan konsporatif kapitalisme global dan elite politik oligarkis nasional dan mengulang-ulang kesalahan lama.
Koperasi Desa Merah Putih yang didanai dari sumber APBDes ini juga merupakan upaya adu domba masyarakat di bawah agar bertengkar pepesan kosong dengan BUMDes yang telah ada agar lupakan upaya perampokkan besar-besaran terhadap hak per se (hak konstitusional) rakyat atas aset BUMN dan aset negara melalui dibentuknya BPI Danantara.
Jakarta, 15 April 2025
Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)
Suroto
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
