JAKARTA, jurnal-ina.com – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menerima audiensi pimpinan pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk menyerap aspirasi, merumuskan strategi dan membahas kolaborasi terkait berbagai hal dan tantangan di sektor pariwisata, khususnya perhotelan.
“Kami memahami, beradaptasi menghadapi situasi ini memiliki tantangan tersendiri. Namun kami melihat ada hal-hal yang bisa kita eksplorasi bersama untuk mengembangkan pariwisata ke depan,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri saat menerima audiensi pengurus PHRI di Gedung Sapta Pesona, Rabu (23/2/2025).
Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah diakui memberi dampak terhadap perputaran aktivitas industri pariwisata termasuk akomodasi. Secara nasional, tingkat okupansi hotel bintang di Indonesia pada Januari-Februari 2025 mengalami penurunan sebesar 0,26% poin, terlebih pada Februari sebesar 2,24% poin.
Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menghadapi situasi tersebut adalah dengan memaksimalkan potensi dari pasar wisatawan nusantara (wisnus) yang selama ini telah terbukti menjadi sumber ketangguhan utama sektor pariwisata. Berdasarkan data, hingga akhir tahun 2024, pertumbuhan wisatawan nusantara tercatat sebesar 21,7%.
Menteri Pariwisata mendorong industri untuk dapat menciptakan pasar-pasar baru dengan pendekatan strategi dan inovasi, tentunya bisa dilandaskan pada prinsip pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
“Misalnya, pembuatan paket meeting yang sesuai untuk komunitas, paket untuk eduwisata dan lainnya. Dengan kolaborasi yang kuat, diyakini kita masih dapat menemukan ceruk-ceruk sumber pertumbuhan untuk menjaga momentum pertumbuhan wisnus ini tetap berlanjut,” lanjut Widiyanti.
Begitu juga dengan potensi dari wisatawan mancanegara yang juga masih memiliki ceruk besar untuk dimaksimalkan guna memitigasi dampak.
“Tetap Bisa Resilien”
“Terlebih dengan dinamika geopolitik yang bisa mengubah arus kunjungan wisatawan. Pemerintah berharap dan yakin bahwa industri perhotelan tetap bisa resilien untuk menghadapi dinamika ke depan,” sambung Menpar.
Kementerian Pariwisata, berkomitmen mendukung, termasuk menjadi “jembatan” bagi industri untuk berkomunikasi dengan kementerian/lembaga lain untuk mengkaji dan menghadirkan intervensi-intervensi yang diperlukan.
Seperti sejumlah aspirasi yang disampaikan Ketua BPP PHRI Hariyadi Sukamdani pada audiensi. Di antaranya meminta pemerintah agar segera mengeksekusi anggaran belanja, khususnya untuk jasa akomodasi, serta penertiban regulasi jasa akomodasi berbasis konsep sharing economy, penertiban usaha jasa akomodasi ilegal/tidak sesuai regulasi dan lainnya.
“Dari pemerintah, kami siap memberi bimbingan teknis dan memfasilitasi business matching, juga berkomunikasi dengan pihak lainnya untuk menjembatani kebutuhan intervensi. Kita bisa rumuskan bersama, promosi untuk MICE dan promosi untuk wisman melalui kampanye secara terpadu,” tukas Widiyanti.
Dia mengajak agar kolaborasi yang telah terjalin antara industri dan pemerintah semakin diperkuat dan berjalan lebih baik ke depannya. “Saya berharap pertemuan hari ini menjadi ruang dialog yang konstruktif, untuk merumuskan intervensi yang tepat dan terarah, demi keberlanjutan sektor pariwisata,” kata Menpar.
Namo Fitzgerald
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana ketika menerima audiensi pimpinan pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Foto: Humas.
