JAKARTA, jurnal-ina.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan Presiden Prabowo meminta agar sejumlah kebijakan yang meringankan beban masyarakat segera disosialisasikan secara masif hingga ke daerah-daerah.
“Presiden meminta supaya hal-hal kebijakan prorakyat yang tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB 5% menjadi 0%, kemudian juga retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari bayar jadi 0 dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025. Ini disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati MBR,” ujar Maruarar kepada persnya usai pertemuannya dengan presiden di Israna Merdeka, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan prorakyat di sektor perumahan, mulai dari pembebasan biaya hingga percepatan layanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pada kesempatan itu, Maruarar juga melaporkan progres penyelesaian Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta. Tiga tower di kawasan tersebut—tower 8, 9, dan 10—telah rampung dan siap diserahterimakan. “Sudah selesai, sudah siap diserah terimakan. Nanti ada yang menghuni, ada bagi masyarakat dan juga bagi ASN, nanti yang mendistribusikannya adalah Mensesneg,” terangnya.
Maruarar juga memaparkan capaian pembangunan rumah subsidi hingga Maret 2025. Total rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai lebih dari 130.000 unit, dengan berbagai status pembangunan, akad dan penyaluran kredit. Namun, Presiden Prabowo memberi perhatian khusus terhadap kualitas rumah subsidi yang dibangun dan menegaskan bahwa kualitas rumah subsidi harus tetap terjaga.
“Presiden memerintahkan, karena ini rumah subsidi, rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, harus berkualitas. Karena ada contoh yang banyak yang berkualitas, yang tidak berkualitas ini merugikan rakyat,” ucap Maruarar.
Kerjasama Dengan Polri
Maruarar turut melaporkan progres pembangunan rumah bagi TNI-AD dan Polri. Total 5.760 unit rumah dibangun bekerjasama dengan TNI Angkatan Darat di berbagai wilayah seperti Brebes, Bogor, Bantul, Bekasi dan Serang. Sementara itu, kerjasama dengan Polri di Karawang mencakup pembangunan 14.389 unit rumah.
Dia juga menyampaikan rencana penyerahan kunci rumah bagi para guru pada 25 Maret mendatang, tersebar di berbagai daerah seperti Bogor, Makassar, Aceh, Medan, Pontianak, Kupang, Bangkalan Madura dan Jayapura. Totalnya mencapai 20.000 unit rumah, dengan 250 unit akan diserahkan secara simbolis pada acara tersebut.
Selain itu, Presiden Prabowo juga meminta agar aset negara dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan perumahan, seperti lahan-lahan milik BUMN, Dirjen Kekayaan Negara dan eks BLBI.
Terakhir, Maruarar mengatakan bahwa pemerintah akan segera membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) sebagaimana amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Hal itu sebagai bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat.
“BP3 ini adalah hunian berimbang, di mana pengembang kalau dia membangun satu rumah mewah, dia wajib membangun dua rumah yang sedang dan tiga rumah yang sederhana. Ini untuk mengedepankan keadilan sosial,” pungkas Maruarar.
FIA
Maruarar mengatakan bahwa pemerintah akan segera membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) sebagaimana amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Foto: BPMI Setpres/Cahyo.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
