JAKARTA, jurnal-ina.com – Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kementerian UMKM) bersama Komisi VII DPR RI meneguhkan komitmen untuk bersama-sama menyukseskan penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, di Jakarta, Selasa (18/3/2025) mengatakan, program KUR menjadi salah satu instrumen utama mendukung pertumbuhan UMKM di tanah air.
“Target penyaluran KUR 2025 sebesar Rp300 triliun, dengan target debitur baru sebanyak 2,34 juta orang dan target debitur graduasi sebesar 1,17 juta orang, serta 60% penyaluran untuk sektor produksi,” kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman pada rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta.
Namun demikian, menurut Menteri Maman, untuk mencapai target tersebut masih terdapat berbagai macam kendala, mulai dari isu terkait administrasi, informasi ketentuan dan kriteria KUR, hingga soal agunan tambahan.
Terkait agunan tambahan KUR, Menteri UMKM menegaskan untuk KUR super mikro dan KUR mikro tidak dikenakan agunan tambahan. Namun tetap harus memenuhi kriteria usaha produktif yang layak dibiayai dengan minimal telah berjalan selama 6 bulan untuk KUR mikro dan kurang dari 6 bulan atau telah mengikuti pendampingan usaha untuk KUR super mikro.
“Jadi saya tekankan, untuk KUR super mikro sampai dengan Rp10 juta dan KUR mikro lebih dari Rp10 juta sampai dengan Rp100 juta tidak dikenakan agunan tambahan. Sedangkan untuk KUR yang sampai dengan Rp500 juta dikenakan agunan tambahan,” tegas Menteri UMKM menjelaskan.
Mencapai Rp44,73 Triliun
Menteri UMKM menambahkan, realisasi penyaluran KUR sampai dengan 16 Maret 2025 telah mencapai Rp44,73 triliun dengan 788.237 debitur. Untuk itu, Menteri berharap kolaborasi semakin diperkuat antara pemerintah, DPR dan bank penyalur untuk mencapai target penyaluran KUR sekaligus mengawasi pelaksanaannya di daerah.
“Kami sangat berharap para anggota dewan bisa turut mengawal dan mengawasi, karena sampai saat ini masing-masing daerah belum tercapai target, khususnya di sektor produksi. Sedangkan untuk bank penyalur, kompleksitas penyaluran KUR cukup luar biasa, oleh karena itu semangat koordinasi dan kolaborasi diupayakan betul-betul bisa diperkuat untuk memetakan inti permasalahan pendistribusian KUR sehingga target bisa tercapai,” ujar Maman.
Dia juga meminta bank penyalur agar mengikuti aturan yang berlaku, serta target yang sudah dicanangkan pada KUR 2025.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty, mengatakan program KUR bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pengusaha UMKM. DPR dalam hal ini komisi VII siap mendukung kesuksesan penyaluran KUR.
“Diharapkan penjangkauan calon debitur KUR potensial semakin meningkat guna mewujudkan pemerataan akses kredit usaha,” tutur Evita Nursanty.
Evita juga meminta keberpihakan terhadap pengusaha UMKM di berbagai daerah terus diperkuat. “Partisipasi bank daerah juga perlu ditingkatkan tapi tentu dengan memperhatikan likuiditas bank daerah,” harap Evita Nursanty.
Mulia Ginting – Erwin Tambunan
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty: Diharapkan penjangkauan calon debitur KUR potensial semakin meningkat guna mewujudkan pemerataan akses kredit usaha. Foto: Humas KemenUMKM.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
