Di Tengah Efisiensi Anggaran
JAKARTA, jurnal-ina.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan komitmennya untuk memastikan UMKM tetap berdaya saing di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tahun anggaran 2025.
Pada rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI pada Rabu (12/2/2025), Menteri memaparkan berbagai strategi dan langkah konkret yang akan diterapkan agar sektor UMKM tetap tumbuh dan berkembang. Di antaranya evaluasi program KUR, kolaborasi dengan berbagai stakeholder, hingga pembentukan holding UMKM guna meningkatkan daya saing produk lokal.
Salah satu fokus utama yang disampaikan Menteri UMKM adalah perbaikan sistem pendistribusian program KUR. Dia menyoroti selama ini penyaluran KUR cenderung berjalan stagnan tanpa evaluasi yang mendalam, sehingga kualitasnya mengalami penurunan.
“KUR ini program yang luar biasa, tapi sering kali berjalan begitu saja tanpa evaluasi yang ketat. Akibatnya, banyak UMKM yang kesulitan mengakses dana karena kendala seperti agunan untuk pinjaman kecil atau kuota yang cepat habis. Kami ingin memastikan bahwa di era Presiden Prabowo, distribusi KUR benar-benar diawasi dengan baik,” kata Menteri UMKM.
Untuk itu pihaknya merancang sistem monitoring yang lebih ketat, distribusi KUR akan dievaluasi setiap dua bulan di berbagai wilayah. Dia juga mengajak Komisi VII DPR RI untuk turut terlibat pengawasan distribusi KUR, guna memastikan prinsip keadilan bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
“Langkah ini diambil agar pengawasan tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga hingga ke level manajer area, guna memastikan bahwa penyaluran KUR benar-benar berjalan sesuai kebutuhan UMKM,” ujarnya.
Menteri menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem UMKM. Salah satu langkah strategis yang akan dilakukan adalah bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan menyediakan pelatihan bagi pengusaha UMKM.
Ketimbang membangun pusat pelatihan baru, kementeriannya akan memanfaatkan balai latihan kerja (BLK) yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dengan pendekatan ini, pelatihan bagi UMKM dapat berjalan lebih efisien, tanpa harus membebani anggaran dengan pembangunan infrastruktur baru.
“Kami dengan Kementerian Ketenagakerjaan sepakat melakukan program kolaborasi bersama menggelar pelatihan UMKM dengan memanfaatkan balai latihan kerja,” tukasnya.
Menteri Maman juga menilai keterlibatan perusahaan besar dan BUMN mendukung UMKM masih bersifat Corporate Social Responsibility (CSR) dan belum menjadi bagian dari strategi bisnis jangka panjang.
“Bantuan Sesaat”
“Kami mendorong konsep business to business, di mana UMKM tidak hanya menerima bantuan sesaat, tetapi menjadi bagian dari rantai pasok industri besar. Dengan demikian, konektivitas antara UMKM dan perusahaan besar bisa lebih terjaga dan berkelanjutan,” terangnya.
Menghadapi era digitalisasi, Maman juga mendorong pengusaha UMKM agar ikut memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produknya. Namun demikian, dia juga mendapati keluhan dari para pengusaha terkait meningkatnya biaya pemasaran di platform digital.
“Suka tidak suka mereka harus beradaptasi dengan digitalisasi termasuk penjualan via ecommerce, hal itu juga terus kita dorong. Namun di sisi lain sering kali ada laporan, biaya pemasaran dulu hanya sebesar 2%, kini angkanya meningkat rata-rata 8-12%, perlu ada regulasi yang lebih jelas untuk memastikan keseimbangan antara keberpihakan terhadap UMKM dan keberlanjutan bisnis e-commerce,” paparnya.
Dalam konteks persaingan global, dia juga menyinggung maraknya produk impor, khususnya dari China yang membanjiri pasar Indonesia. Ditegaskan bahwa menutup akses platform digital bukanlah solusi jangka panjang.
“Langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah memastikan produk UMKM agar dapat diproduksi dalam jumlah besar dengan harga yang lebih kompetitif. Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah melalui sistem klasterisasi produksi yang dapat diimplementasikan melalui holding UMKM,” sambungnya.
MenUMKM juga mengajak Komisi VII DPR untuk berkolaborasi dengan Kementerian UMKM bantu menumbuhkembangkan pengusaha UMKM Indonesia. “Semoga ini bisa menjadi isu besar yang kita perjuangkan bersama demi kemajuan UMKM Indonesia,” harapnya.
Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay berharap, meskipun memiliki postur anggaran yang relatif kecil, Kementerian UMKM diharapkan tetap dapat menjalankan tugasnya secara maksimal guna memajukan UMKM Indonesia.
“Kalau saya lihat Pak Menteri Maman ini kan petarung, saya tahu betul waktu masih duduk di kursi DPR. Saya mendorong agar Pak Menteri beserta jajaran dapat menaklukkan tantangan anggaran yang kecil ini dengan berkreasi, sehingga bisa menjalankan tugas dengan baik,” pinta Saleh Partaonan Daulay.
Mulia Ginting – Erwin Tambunan
“Kami ingin memastikan bahwa di era Presiden Prabowo, distribusi KUR benar-benar diawasi dengan baik,” kata Menteri UMKM. Foto: Humas KemenUMKM.
