MEDAN, jurnal-idn.com – Wakil Menteri (Wamen) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza tegaskan akan terus memperkuat langkah strategis untuk mewujudkan swasembada pangan nasional melalui pemberdayaan UMKM di sektor pangan.
Wamen UMKM pada Rapat Koordinasi Bidang Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (21/1/2025), mengatakan salah satu langkah mewujudkan swasembada pangan dengan mengoptimalkan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sebagai pusat ekosistem swasembada pangan.
“Di Sumatera Utara, ada tiga PLUT yang berlokasi di Medan, Dairi dan Simalungun. PLUT ini menjadi tempat informasi, pelatihan dan pendampingan untuk UMKM, mulai dari akses pembiayaan, legalitas usaha, hingga pengembangan pasar,” kata Wamen UMKM.
Dalam upaya lain, Kementerian UMKM juga memfasilitasi legalisasi usaha pada bidang pertanian dengan mendampingi pengusaha UMKM diproses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Formalitas ini sangat penting agar para pengusaha UMKM bisa mendapatkan akses lebih luas, baik ke pembiayaan maupun ke pasar yang lebih besar,” tegas Helvi.
Ditegaskan, peran UMKM pertanian sangat krusial untuk mendukung ketahanan pangan dan kemandirian pangan Indonesia.
“Indonesia memiliki lebih dari 29 juta UMKM pertanian yang menjadi kekuatan besar bagi ketahanan pangan di masa depan. Namun, perlu kita akui bahwa sebanyak 99% dari UMKM tersebut masih berupa usaha perseorangan, sehingga skalanya tergolong mikro,” tutur Helvi.
Sebagai bentuk dukungan, Kementerian UMKM mengupayakan holdingisasi beras untuk memperkuat ketahanan pangan. “Ada ribuan Rice Milling Unit (RMU) yang bisa diupayakan untuk diholding dalam kelompok usaha, sehingga ada link unit yang resmi, menghasilkan langsung beras per kelas. Seperti beras premium dan lain-lain,” ujarnya.
Melalui Penyaluran KUR
Selain itu, kebijakan pembiayaan inklusif bagi UMKM sektor pangan terus diperkuat, salah satunya melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor pertanian, perburuan dan kehutanan.
“Di Sumatera Utara, kami melihat perkembangan yang menggembirakan. Penyaluran KUR sektor pertanian mencapai 44% pada tahun 2024, menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, kita bisa memaksimalkan potensi UMKM di sektor ini,” tukasnya.
Dia juga menyoroti sektor perikanan yang penyaluran KUR-nya mengalami tren penurunan dari 1,8% pada 2020 menjadi 1,5% pada 2024. “Hal ini menjadi perhatian kami. Walaupun proporsinya kecil, kami percaya sektor ini juga dapat berkembang jika mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pembiayaan dan teknologi,” uraianya.
Menanggapi harga cabai yang kerap kali anjlok saat musim panen, Wamen menjelaskan Kementerian UMKM memiliki Rumah Produksi Bersama (RPB) yang ada di Kabupaten Batu Bara.
“Kami terus mengupayakan program percontohan penggilingan cabai, agar hasilnya bisa diserap langsung pemerintah untuk menjaga kestabilan harga,” terangnya.
Helvi menekankan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha UMKM, dan masyarakat untuk memperkuat sektor pangan sangat penting.
“Mari kita mempererat kolaborasi dengan solid, saya yakin kita dapat mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh sekaligus meningkatkan kesejahteraan terutama pengusaha UMKM di sektor pangan,” Helvi mengemukakan.
Erwin Tambunan
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai memimpin Rapat Koordinasi Bidang Pangan, foto bersama. Foto: KemenUMKM.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
