SOLO, jurnal-ina.com – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono memastikan proses transformasi koperasi untuk masuk sektor industri tengah dipersiapkan dan akan terus berjalan. Termasuk industri pertanian serta memastikan tersedianya stok beras dari petani.
“Kementerian Koperasi (Kemenkop) saat mendukung Asta Cita ke-2 terkait swasembada pangan, di targetkan 2025 Indonesia tak akan impor beras lagi di tahun 2025. Konsekuensinya, maka harus secara cepat dan aktif memobilisasi pengadaan beras dan gabah di dalam negeri,” katanya pada penutupan Musyawarah Nasional Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Tahun 2025 di Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025).
Dia bersyukur, Kemenkop pada rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, mendapat tambahan anggaran untuk membantu koperasi sebesar Rp10 triliun yang akan disalurkan lewat Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM (LPDB-KUMKM).
“LPDB-KUMKM beri pembiayaan hanya melalui 100 koperasi, maka bagi anggota Perpadi yang belum berkoperasi disarankan untuk segera membentuk koperasi. Agar bantuan kredit hingga alat seperti dryer bisa segera diberikan,” terangnya.
Kemenkop dalam program prioritasnya, juga akan merevitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) di daerah-daerah. Mereka juga akan dibantu terkait penyediaan dryer, dalam rangka meningkatkan hasil gabah.
“Kemudian, membantu Bulog agar menyerap gabah petani dengan beberapa standardisasi, sehingga petani mendapatkan harga yang lebih baik lagi,” ujarnya.
Presiden Prabowo ingin Bulog berperan lebih besar seperti dahulu lagi, untuk itu Bulog berkewajiban menyerap gabah dan beras dari petani langsung. Dukungan lain juga diwujudkan melalui skema penyaluran pupuk yang akan permudah melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang segera diterbitkan.
“Saat ini kami memiliki data ada sekitar 6.000 Gapoktan berbadan usaha koperasi yang akan dilibatkan untuk menyalurkan pupuk. Sebelumnya terlalu banyak rantai, sehingga petani tak dapat pupuk dalam jumlah dan tepat sasaran,” ungkap Ferry.
Adanya penyaluran pupuk yang terukur dan melibatkan Gapoktan, hasil produksi gabah dan beras juga menjadi lebih mudah tercatat. “Jadinya, jelas jumlahnya. Sehingga tak sebentar-sebentar pemerintah impor,” ucapnya.
Untuk itu, Wamenkop sangat mengharapkan dukungan berbagai pihak agar ekosistem bantuan alat mesin hingga pupuk bisa berjalan lancar maksimal. “Dengan begitu, Insya Allah kita akan punya gabah dan beras stok dalam negeri, hingga terwujudlah yang namanya swasembada pangan. Bahkan ke depan, bukan hanya di produk beras, tetapi juga di bahan pangan lainnya,” harap Ferry.
Sebanyak 162.492 Orang
Sementara itu, dari data Kemenkop pada tahun 2023, jumlah koperasi aktif di sektor pertanian mencapai 3.800 unit dengan jumlah anggota sebanyak 162.492 orang dan memiliki volume usaha total sebesar Rp2,1 triliun.
Hal tersebut, menggambarkan koperasi yang bergerak di sektor pertanian memiliki potensi untuk terus berkembang seiring dengan arah kebijakan Presiden Prabowo untuk lima tahun ke depan.
Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso mengatakan, jika ingin menyukseskan swasembada pangan tak bisa setengah-setengah, harus dalam satu ekosistem holistik hulu ke hilir.
“Hulu berkaitan dengan produksi dan produktivitas di tingkat petani. Sementara di hilir, penggilingan padi hingga pengolah gabah. Termasuk pasarnya. Bulog sebagai penyangga pangan nasional harus bekerjasama dengan ekosistem seperti ini,” bebernya.
Pihaknya juga berharap, Kemenkop ikut serta dalam pengembangan ekosistem tersebut. Terutama mengatasi persoalan kredit/pembiayaan yang mudah dan murah, untuk bisa diakses petani.
“Karena para petani memerlukan bantuan alat seperti pengering gabah (dryer) agar lebih efisien, sehingga mampu menghasilkan produk beras terbaik. Mendorong bagaimana mewujudkan swasembada pangan yang dicita-citakan melalui Asta Cita,” tuturnya.
Dia berharap, adanya kebijakan pemerintah terhadap investasi pembangunan penggilingan padi di Indonesia, segera ditertibkan. “Harapannya, jangan sampai beras nasional dikuasai oleh asing atau impor,” tegasnya.
Diketahui, Munas Perpadi Tahun 2025 berlangsung selama 3 hari, sejak Selasa-Kamis (14-16 Januari 2025). Peserta Munas terdiri dari pengurus DPP, DPD, DPC dan anggota Perpadi seluruh Indonesia, serta pemangku kepentingan terkait perberasan dengan jumlah mencapai 1.200 orang.
Erwin Tambunan
Wamenkop Ferry Juliantono foto bersama dengan pengurus DPP, DPD, DPC dan anggota Perpadi seluruh Indonesia. Foto: Humas KemenKop.
