BOGOR, jurnal-ina.com – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa sejak dirinya menjabat sudah ada beberapa langkah kolaborasi dengan beberapa kementerian dengan tujuan mengembangkan dan memberdayakan eksistensi koperasi di Indonesia.
“Kemenkop banyak didatangi kementerian lain untuk berkolaborasi mengembangkan dan memberdayakan koperasi,” ungkap Wamenkop, pada Lokakarya Nasional Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Inkopsyah BMT, di Sekolah Bisnis (SB) IPB University, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).
Wamenkop menjelaskan, kolaborasi dengan Kementerian Transmigrasi karena ada banyak lembaga ekonomi dan usaha berkembang di daerah transmigrasi yang bisa dikaitkan dengan koperasi atau Baitul Maal Tamwil (BMT) dalam pengembangan skala ekonominya.
Wamenkop menyarankan untuk membentuk badan hukum koperasi, karena itu yang paling cocok. Dan Menteri Transmigrasi merasa cocok dan akan mendorong lembaga-lembaga ekonomi yang ada di kawasan transmigrasi menjadi koperasi-koperasi. “Nah, BMT-BMT yang ada di sekitar sana bisa memanfaatkan hal itu,” kata Wamenkop.
Dengan Kementerian Desa, Ferry menyebutkan bahwa mereka menyampaikan dari sekitar 10 ribu BUMDes, hanya 300-an yang terbilang sukses. Itu pun rata-rata BUMDes yang mengelola destinasi wisata. “Saya pun berpendapat, BUMDes itu sebaiknya berbadan hukum koperasi, sehingga nantinya BUMDes bisa menjadi milik masyarakat,” terang Wamenkop.
Bagi Ferry, bila BUMDes berbentuk koperasi maka akan menjadi lebih mudah mengembangkannya yang ada di seluruh Indonesia. “Ini akan menjadi kesepahaman bersama antara Kemenkop dengan Kemendes,” tutur Wamenkop pada agenda yang dihadiri Ketua PINBUK ICMI Aslichan Burhan dan Rektor IPB Prof Arif Satria.
Kolaborasi berikutnya adalah dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Ternyata, banyak pekerja dan calon pekerja yang akan berangkat ke negata tujuan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Di antaranya, biaya pelatihan, hingga living cost sampai dengan mereka mendapat kontrak kerja di suatu negara. “Kementerian Perlindungan Pekerja Migran mencari kesana kemari dari perbankan termasuk KUR, tidak ada yang masuk skema seperti itu,” ucap Wamenkop.
Namun, dia menyebutkan bahwa saat ini sudah menemukan formulasi penyelesaiannya. “Jadi, nantinya, LPDB yang akan bridging terlebih dahulu untuk membiayai calon pekerja migran yang tengah menunggu kontrak kerja tersebut,” tukas Wamenkop.
Bank BRI dan BNI
Nantinya, LPDB bersama Bank BRI dan BNI yang akan membayarkan, semacam refinancing. “Memang, bila koperasi banyak terlibat dalam segala proses ekonomi nasional, koperasi akan bisa gagah kembali dan banyak mensukseskan program-program pemerintah. Terutama, terkait program swasembada pangan dan energi.”
Sejatinya memang koperasi harus bisa masuk ke segala sektor usaha, termasuk minyak, gas dan pertambangan lainnya. Contohnya, di Muara Enim, Sumsel, ada koperasi yang mampu menjalankan Drilling minyak. “Itu sumur minyak eks Pertamina yang dikelola koperasi dan bisa kita drilling sendiri dengan menghasilkan minyak 15 barrel per hari. Kita akan masuk ke sumur yang ketiga,” papar Wamenkop.
Wamenkop mengakui sudah berkontak dengan Menteri ESDM terkait hal itu, karena jumlahnya ada ribuan sumur semacam itu di Indonesia yang bisa dikelola koperasi. “Koperasi akan kita dorong terus ke arah sana, karena kita mampu,” jelasnya.
Rektor IPB Prof Arif Satria mengapresiasi langkah-langkah ekonomi kerakyatan yang sudah dijalankan Wamenkop Ferry. Salah satunya hapus buku dan tagih kredit para petani dan nelayan (KUT) periode 1998-1999.
Rektor IPB juga bersepakat bahwa koperasi harus masuk ke sektor-sektor usaha besar agar menjadi semacam konglomerasi. “Lihat saja industri es krim Campina asal Belanda itu koperasi. Di AS, sektor pertanian mereka itu dimiliki kekuatan besar bernama koperasi,” tuutur Prof Arif.
Bahkan, di Jepang, seluruh bisnis dan kegiatan usaha di sepanjang perairan Jepang dikelola oleh koperasi. “Di Jepang, koperasi itu begitu berdaulat dan sudah menjadi satu kekuatan politik yang dahsyat,” ulas Rektor IPB.
Erwin Tambunan
Wamenkop menyerahkan sertifikat apresiasi kepada penerimanya pada Lokakarya Nasional di SB) IPB University, Kota Bogor, Jawa Barat. Foto: Humas Kemenkop.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
