PALEMBANG, jurnal-ina.com – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengingatkan pentingnya pengarusutamaan UMKM khususnya dari sisi pengembangan usaha agar bisa menjadi bagian dari industrialisasi dan memberikan kontribusi lebih bagi pembangunan nasional.
Saat ini, perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada triwulan I-2024 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% year on year (yoy) dan 5,05% pada triwulan II-2024 (BPS), di mana kondisi Indonesia di atas perekonomian global yaitu 3,2% pada 2024.
“Dari survei Data Indeks BRI dilaporkan bahwa indeks bisnis UMKM justru menurun sejak triwulan III tahun 2024. Ini lantaran daya beli masyarakat anjlok dan menyebabkan omzet UMKM turun mengakibatkan kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) UMKM meningkat di atas 4%. Ini tak bisa dianggap sepele,” kata MenKopUKM pada Rapat Koordinasi Pengembangan UKM Lintas Sektor di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (5/9/2024).
MenKopUKM menyampaikan, hal tersebut menjadi landasan bagi pentingnya penyiapan program restrukturisasi yang diusulkan, sehingga UMKM bisa melakukan penundaaan pembayaran cicilan, keringanan bunga, hingga penghapusan kredit macet.
Upaya itu harus dipercepat termasuk kemudahaan pembiayan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dia juga telah meminta Menko Perekonomian agar Innovative Credit Scoring (ICS) sebagai mandatory kepada bank maupun koperasi penyalur KUR.
“Tugas kita berat. Karena hari ini industri terus menurun, sejak 2008 terjadi industrialisasi menjadi tekanan terhadap UMKM, terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Banyak UMKM membuka usaha sendiri-sendiri dan usahanya sama. Di sini ibaratnya kue ekonomi sedikit tetapi pembaginya banyak,” ujar Teten Masduki.
Selanjutnya yang menjadi beban adalah pendapatan per kapita Indonesia saat ini yang masih rendah, di mana untuk bisa menjadi negara maju, targetnya harus mencapai USD30.000 kapita per tahun pada 2045. “Target USD30.000 ini sulit tercapai bahkan dalam 20 tahun ke depan, kalau 97% lapangan kerja UMKM dan 99%-ny adalah unit usaha mikro,” sebutnya.
Maka, MenKopUKM menegaskan perlunya mentransformasikan UMKM agar lapangan kerja lebih berkualitas. Melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, UMKM masih memiliki harapan adanya dorongan relokasi perusahaan atau investasi manufaktur datang ke Indonesia. Saat ini, cenderung masih belum maksimal. Dengan perkembangan teknologi smart factory dan Internet of Things (IoT) juga menyebabkan relokasi tidak terjadi.
“Rata-rata pabrik besar berinvestasi di Indonesia hanya enam orang yang bekerja, penyerapan lapangan kerja tak maksimal. Di sini bukan banyaknya lapangan kerja, justru produk consumer good-nya yang membanjiri pasar dalam negeri hingga 60%. Begitu masuk Indonesia impornya sebagian malah penyelundupan,” ucap MenKopUKM.
Teten menegaskan, pengembangan UMKM jangan hanya melahirkan pesaing baru, tetapi harus menciptakan ekonomi baru. Caranya, dengan banyak menggali potensi daerah apakah hasil kebun, tani, tambang atau kelautan yang bisa diolah dengan menggunakan teknologi. Menghasilkan barang setengah jadi dan menyuplai market luar negeri menjadi bagian supply chain dunia.
“KemenKopUKM juga terus berupaya agar UMKM berkembang melalui pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) untuk membangun industri berbasis UMKM,” lanjutnya.
MenKopUKM menegaskan, ke depan, pola pikir pelaku UMKM harus diubah untuk bisa bertransformasi menjadi industrialisasi. “Kami punya instrumen koperasi untuk melakukan industrialisasi usaha mikro dan menyiapkan koperasi modern, maupun koperasi multipihak untuk bisa mengkonsolidasi seluruh stakeholder yang ada di dalam sirkular ekonomi”.
Lintas Sektor
Pada yang sama juga dilaksanakan Rapat Koordinasi Program Pengembangan UKM Lintas Sektor yang dilaksanakan pada 4-6 September 2024 di Palembang. Kegiatan ini mengundang seluruh Kepala Dinas Koperasi dan UKM dan Kepala Bidang yang menangani UKM di tingkat provinsi seluruh Indonesia.
Plt (Pelaksana Tugas) Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) KemenKopUKM Temmy Satya Permana mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan guna memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mendukung perkembangan UKM melalui berbagai sektor.
“Seperti pembiayaan, pengembangan SDM, kemitraan rantai pasok, serta perluasan akses pasar, guna mewujudkan UKM Indonesia yang berdaya saing baik di tingkat nasional maupun global,” urainya.
Temmy menegaskan, Rapat Koordinasi Program Pengembangan UKM Lintas Sektor ini merupakan salah rangkaian kegiatan untuk mendukung perayaan Hari UMKM Nasional Tahun 2024, yang puncak acara peringatannya akan dilaksanakan pada malam hari di Jakabaring Sport City Palembang.
“Melalui perayaan Hari UMKM Nasional ini, diharapkan UKM kita semakin maju dan memiliki daya saing tinggi di pasar global. Dengan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, kita berharap produk-produk lokal mampu bersaing di pasar global,” harapnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumsel Amiruddin menekankan, pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur. “Pemberdayaan UMKM juga menjadi gambaran nyata pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan,” tukasnya.
Sumsel sendiri kata Amiruddin, telah mendorong transformasi UMKM ke sektor formal, memfasilitasi mendaftar Nomor Indul Berusaha (NIB) dan berbagai program UMKM Naik Kelas. Selain itu, telah dilaksanakan selama 2024, pemberian 1.000 Sertifikasi Halal, hingga menggelar FGD digitalisasi untuk perluasan pasar UMKM.
“Kami sangat berterima kasih kepada KemenKopUKM untuk terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan UMKM di Palembang. Ini diharapkan bermanfaat untuk membangun kemitraan serta menyamakan ide dan gagasan pengembangan UMKM. Melalui upaya ini, pemerintah berkomitmen meningkatkan daya saing UMKM,” bebernya.
Mulia Ginting – Erwin Tambunan
MenKopUKM Teten Masduki minta Menko Perekonomian agar Innovative Credit Scoring (ICS) bisa sebagai mandatory kepada bank maupun koperasi penyalur KUR. Foto: KemenKopUKM.
Artikel ini sudah terbit di govnews-idn.com
