JAKARTA, jurnal-ina.com – Dugaan gratifikasi kepada para pejabat di Kejagung harus segera diusut tuntas. Rakyat percaya KPK pasti akan membongkar kasus ini.
Kita punya track record, KPK pasti cepat-tanggap langsung memproses kasus ini ke penyelidikan, seperti kasus Rafael Alun dan Eko Darmanto. Apa yang jadi perhatian publik terkait korupsi harus ditindaklanjuti secara hukum oleh KPK.
Pun dugaan korupsi yang melibatkan Staf Ahli Jaksa Agung, Asri Agung Putra. Dugaan gratifikasi yang melibatkan pejabat Kejagung ini ramai di lini medsos setelah di-spill oleh anak menantunya. Dari situ nampak keterlibatan banyak pengusaha. Bahkan bisa jadi, penerimanya juga banyak.
Nah KPK punya kewenangan kuat memproses ini. Dari menganalisa data LHKPN, hingga melibatkan PPATK untuk menelusuri segala transaksi janggal pada para pejabat Kejagung. Dengan kewenangan yang dimiliki, KPK lebih mudah membongkar tuntas kasus ini.
Namun demikian, publik harus terus mengawasi. Sebab, endurance perhatian publik pada kasus korupsi dan ketidakadilan, kadang dimanfaatkan para pejabat dan oknum para petinggi aparat.
Ya makanya ada istilah pengalihan isu, biasanya agar kasus ini tidak terus jadi sorotan. Untuk menguji kasus ini diproses atau tidak, tinggal dilihat ada tidak pejabat Kejagung yang dipanggil untuk diperiksa. Kalau tidak ada, kita harus pertanyakan lagi, hasil laporan LHKPN gimana? Analisa PPATK apa saja? Kalau ngeles-ngeles, pasti chaos nanti.
Ahmad A. Hariri
Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK)
081291964433
Ahmad A. Hariri
Artikel ini sudah terbit di govnews-idn.com
