BOGOR, jurnal-ina.com – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama WWF Indonesia siap mereplikasi praktek dari lembaga pengelola bank sampah di seluruh Indonesia untuk bisa mendapatkan legalitas atau badan hukum seperti koperasi.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim menjelaskan dengan memiliki legalitas usaha atau badan hukum seperti koperasi, lembaga bank sampah akan lebih mudah memperoleh akses pembiayaan, akses kemitraan hingga akses pemasaran dari produk yang dihasilkan dari bank sampah tersebut.
“Dengan Badan Hukum, maka akan mempermudah geraknya karena akses pembiayaan hingga akses kemitraan akan mudah didatangkan,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM pada kunjungan kerja ke Pengelola Bank Sampah Kenanga bersama WWF Indonesia di Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/7/2024).
Arif Rahman Hakim menambahkan bahwa selama ini permasalahan sampah menjadi isu yang pelik dan sulit diselesaikan karena keterbatasan kemampuan pengelolaan di tempat pembuangan akhir (TPA). Akibatnya muncul masalah baru seperti pencemaran udara, masalah sosial hingga masalah umum lainnya.
Oleh sebab itu, keberadaan lembaga bank sampah yang dilegalkan dengan nama koperasi akan menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang muncul. Lembaga Bank Sampah Kenanga di Bogor ini diharapkan menjadi pilot project dari upaya pemerintah untuk memasifkan gerakan koperasi khususnya yang berbasis lingkungan.
“Kita harapkan hal-hal yang baik ini bisa diterapkan di tempat lain supaya daerah lain di indonesia sampahnya tidak lagi menjadi gangguan, tapi bisa diubah menjadi suatu yang lebih produktif dan manfaat,” ujar Arif.
Arif menegaskan akan mengajak stakeholder lain seperti PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank Rakyat Indonesia (BRI) hingga Bank Indonesia (BI) untuk bersama-sama mengintensifkan pendampingan terhadap lembaga bank sampah sebagai perwujudan dari program ekonomi berkelanjutan.
“Pengelola bank sampah ini sangat butuh dukungan dan semangat maka di sini ada WWF, KemenKopUKM. Nanti kita akan ajak Bank Indonesia, BRI, hingga PNM yang sama-sama yang punya misi untuk ekonomi hijau,” lanjut Arif.
Budi Mustopo
Misi kunjungan kerja SesKemenKopUKM ini sebagai lanjutan dari rencana KemenKopUKM untuk me-launching pemberian Badan Hukum kepada lima lembaga bank sampah di Jakarta, Bogor dan Depok. Turut mendampingi kunjungan kerja itu Kepala Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi KemenKopUKM Budi Mustopo.
“Kami datang untuk memastikan serta melihat seperti apa kegiatannya (Bank Sampah Kenanga). Alhamdulillah bisa melihat dan sudah beroperasi cukup lama sejak 2016 dan sudah menyerap tenaga kerja hingga mampu mandiri tanpa bergantung dari pihak manapun,” terang Arif.
Sementara itu Footprint WWF Indonesia Tri Agung menjelaskan bahwa Lembaga Bank Sampah Kenanga di Bogor ini merupakan salah satu lembaga binaannya yang sudah mendapatkan legalitas badan hukum koperasi. Dia mengapresiasi KemenKopUKM yang melakukan pendampingan secara konsisten sehingga Bank Sampah Kenanga mampu berkembang.
“Kelembagaan seperti koperasi ini akan sangat bermanfaat karena akan menjadi entitas yang lebih kuat dan memudahkan kerjasama dengan pihak ketiga,” jelas Tri Agung.
WWF Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan praktek baik dari Lembaga Koperasi Bank Sampah Kenanga diberbagai wilayah Indonesia. Hal ini diperlukan untuk mendukung terbentuknya pengelolaan sampah yang modern di kota-kota besar Indonesia.
“Ini contoh yang akan kita replikasi di tingkat nasional karena WWF Indonesia bergerak di kota dan propinsi lain dari Sabang sampai Merauke supaya menjadi contoh dalam pembuatan badan hukum koperasi,” harap Tri Agung.
Erwin Tambunan
SesKemenKopUKM Arif Rahman Hakim (tengah) didampingi Kabiro Komunikasi dan Teknologi Informasi KemenKopUKM Budi Mustopo (kanan) di Rumah Maggot. Foto: KemenKopUKM.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
