JAKARTA, jurnal-ina.com – Direktorat Kebijakan Bakamla RI menggelar Rapat Konsinyering Draf Final Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum (KKPH) di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Rapat dibuka Deputi Kebijakan dan Strategi (Jakstra) Bakamla RI Laksda Bakamla Dr. Gregorious Agung W.D., M.Tr(Han) di Aula Ary Hasibuan, Mabes Bakamla RI, Rabu (15/11/2023).
Rapat tersebut dilandaskan dengan potensi laut Indonesia yang sangat besar, serta potensi ancaman keamanan dan keselamatan laut yang terus meningkat. Tak hanya itu, melihat jumlah nelayan yang semakin meningkat serta banyaknya kelompok masyarakat yang terbina oleh K/L yang merupakan potensi yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut. Melihat potensi itu, maka perlu adanya kebijakan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan KKPH ini.
Dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan maritim, membantu para penegak hukum mengumpulkan dan memvalidasi informasi, termasuk pelaporan aktivitas mencurigakan yang berpotensi melanggar hukum. Nantinya, masyarakat ini akan berperan sebagai langkah pencegahan awal yang tepat atas kegiatan yang mencurigakan kepada pihak berwajib.
Kebijakan Regulasi
Pada paparannya, Analis Kebijakan Ahli Madya Bakamla RI Kolonel Bakamla Gontri Nopel, S.Pd., M.A.P., menjelaskan bahwa terdapat 5 kebijakan yang disepakati pada rapat ini, yaitu Kebijakan Pembangunan, Kebijakan Pembinaan Kemampuan, Kebijakan Regulasi, Kebijakan Anggaran dan Kebijakan Pengawasan.
Rapat ini melibatkan beberapa Universitas, K/L Terkait, serta beberapa pihak pemerintah daerah. Rapat ditutup dengan sambutan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla. yang dibacakan Deputi Jakstra Bakamla RI. Dalam sambutannya, Kepala Bakamla RI mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, tenaga ahli, peserta dan tim penyusun atas diskusi dan tanya jawab selama rapat konsinyering berlangsung. Dan menghasilkan satu rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi acuan rencana strategi K/L terkait dalam upaya mewujudkan situasi keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut yang komprehensif, efektif dan efisien.
Bakamla – Robet
Deputi Kebijakan dan Strategi (Jakstra) Bakamla RI Laksda Bakamla Dr. Gregorious Agung membuka rapat. Foto: Bakamla.
Artikel ini sudah terbit di govnews-idn.com
