JAKARTA, jurnal-ina.com – Utusan Khusus Presiden (UKP) RI Bidang Kerjasama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono menginisiasi Gerakan Nasional Pengurangan Food Loss dan Food Waste (FLW) di Indonesia.
Muhamad Mardiono mengatakan perlu upaya untuk membangun suatu peta jalan gerakan nasional pengurangan FLW. “Satu gerakan yang diharapkan akan membantu pemerintah menyiapkan regulasi dan program pengurangan FLW yang melibatkan masyarakat, akademisi, pelaku usaha dan media massa,” kata Mardiono, Senin (25/9/2023).
Gerakan tersebut juga diharapkan akan membangun kesadaran berperilaku dan berbudaya di masyarakat untukmengkonsumsi pangan secara lebih bertanggung jawab. Bahkan pada level produsen di sektor ritel diharapkan dapat mengurangi volume produksi makanan yang akan kadaluwarsa dan terbuang bila tidak dikonsumsi pada waktu dan kondisi yang aman. Dan memanfaatkannya untuk dikonsumsi masyarakat yang rawan pangan.
Mardiono mengatakan gerakan pengurangan FLW bila dilakukan secara massif, akan berimplikasi pada program percepatan pengentasan kemiskinan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. “Oleh karena itu kami berupaya melakukan sinkronisasi dan koordinasi program terutama bagi stakeholder-stakeholder yang sudah mengembangkan program pengurangan FLW. Agar ini bisa menjadi satu Gerakan Nasional yang memiliki payung hukum dan arah kebijakan yang sinergis dan komprehensif,” katanya.
Jumlah kehilangan pangan (food loss) dan pemborosan pangan (food waste) yang cukup tinggi merupakan salah satu tantangan ketersediaan pangan. Selain itu, upaya mengurangi FLW juga menjadi bagian dari SDGs tujuan ke-12, yaitu konsumsi dan produksi yang berkelanjutan dengan salah satu targetnya untuk mengurangi menjadi setengah food loss dan food waste pada sepanjang rantai pangan dari produksi hingga konsumsi.
Dari sisi kebijakan, pemerintah telah melakukan beberapa identifikasi terkait dengan isu food loss dan food waste. Antara lain dengan mengubah perilaku, peningkatan sistem yang mendukung, regulasi yang kuat, optimalisasi pendanaan dan monetisasi FLW, hingga pengembangan kajian dan mendata limbah makanan di masyarakat.
Nomor Tiga di Asia Tenggara
Menurut indeks keamanan pangan global tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke-63 dari 113 negara dengan skor 60,2. Peringkat skor ini masih jauh di bawah Singapura, Malaysia dan Vietnam. Data lainnya berdasarkan indeks kelaparan global, indeks kelaparan masyarakat Indonesia juga merupakan tertinggi nomor tiga di Asia Tenggara pada 2022 setelah Timor Leste dan Laos. Indonesia mendapatkan skor indeks sebesar 17,9 poin yang termasuk level sedang atau moderat. Skor indeks kelaparan global ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-77 dari 121 negara, lebih tinggi dari Kamboja, Myanmar, Malaysia, Thailand dan Vietnam.
Angka persentase sampah makanan sebagai salah satu indikator tujuan pembangunan berkelanjutan ke-12 di Indonesia pada 2022 meningkat menjadi 41,55% dari 39,23% pada tahun sebelumnya, dengan volume timbulan sampah mencapai 19,45 juta ton pada 2022 menurut data KLHK. Angka ini mengingatkan pada komitmen pemerintah untuk mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen, dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan, termasuk kehilangan saat pascapanen pada 2030.
Maka dari itu, UKP RI berupaya menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan dengan menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) bertema Peta Jalan Gerakan Nasional Pengurangan Kehilangan dan Pemborosan Makanan. FGD ini melibatkan berbagai stakeholder terkait di antaranya wakil pemerintah pusat (Kementerian PPN/ Bappenas dan Bapanas), pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, mitra internasional, perwakilan pelaku bisnis pangan, organisasi keagamaan, swasta yang telah melakukan program pengurangan FLW serta media.
“Seluruh pemangku kepentingan juga diharapkan memberikan kontribusi yang nyata sesuai dengan bidangnya agar peta jalan gerakan nasional pengurangan FLW dapat terbangun sehingga gerakan nasional ini menjadi efektif dan diterima di berbagai lini masyarakat,” tegas Mardiono.
UKP juga berharap melalui inisiatif tersebut dapat terumuskan peta jalan Gerakan Nasional Pengurangan FLW di Indonesia sekaligus terbangun kesepahaman peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan sebagai strategi paling efektif untuk mengurangi FWL di Indonesia.
FIA
Para stakeholder seusai mengikuti Forum Group Discussion yang diselenggarakan Utusan Khusus Presiden. Foto: UKP.
Artikel ini sudah terbit di govnews-idn.com
