SURABAYA, jurnal-ina.com – Selain mencetak sumber daya manusia yang memahami agama dengan baik, pesantren di Indonesia juga dituntut mampu melahirkan para mujahid (pejuang) ekonomi. Ini sebagai upaya mewujudkan pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat untuk mendukung kemandirian santri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
“Kemandirian ekonomi santri, pesantren dan masyarakat sekitar niscaya akan meningkatkan kesejahteraan umat,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri Sarasehan Ekonomi, Keuangan Syariah dan Peresmian Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya di Sheraton Grand Ballroom Surabaya, Rabu (30/8/2023).
Wapres memaparkan bahwa program kemandirian yang banyak dikenal melalui pesantren, salah satunya adalah program One Pesantren One Product (OPOP). Menurutnya, keunikan program OPOP adalah mekanisme dan jenis produk yang disesuaikan dengan potensi unggulan lokal.
“Program ini patut diperluas, baik di Jawa Timur yang saat ini memiliki 5.000 lebih pesantren, juga di wilayah lainnya,” pintanya.
Ditumbuhkan
Oleh karena itu, Wapres meminta agar jiwa kewirausahaan syariah yang inovatif dan kreatif terus ditumbuhkan. Hal ini penting karena Indonesia membutuhkan para wirausahawan yang mampu menggali dan menampilkan keunggulan sumber daya wilayah, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
“Akselerasi ekonomi pascapandemi akan lebih inklusif dan merata, jika digerakkan oleh para pelaku usaha yang produktif sekaligus menerapkan prinsip kebaikan syariah,” terangnya.
Menutup sambutannya, Wapres pun mengapresiasi terbentuknya Zona KHAS (Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat) di kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Dia berharap dengan banyaknya Zona KHAS di berbagai tempat akan semakin meningkatkan rasa nyaman masyarakat mengkonsumsi produk halal.
“Semoga seterusnya makin banyak kemunculan Zona KHAS di seluruh pelosok Indonesia, demi menghadirkan kenyamanan dan keamanan konsumsi produk halal bagi masyarakat,” tutup Wapres.
FIA
“Program ini patut diperluas, baik di Jawa Timur yang saat ini memiliki 5.000 lebih pesantren, juga di wilayah lainnya,” pintanya. Foto: Setwapres.
Artikel ini sudah terbit di govnews-idn.com
