Oleh: Suroto
Ketua Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Koperasi (LePPeK )
JAKARTA, jurnal-ina.com – Menteri BUMN Erick Tohir pada satu kesempatan membuat pernyataan terbuka di depan publik soal masa depan BUMN di Indonesia. Dia katakan bahwa pada tahun 2045 Indonesia mungkin tidak perlu lagi BUMN. (https://www.liputan6.com/bisnis/read/4294959/erick-thohir-mungkin-bumn-tak-diperlukan-lagi-di-2045).
Pernyataan Menteri BUMN ini tidak main-main. Dia bukan seorang pengamat ekonomi, tapi adalah sebagai penanggungjawab utama mewakili Presiden untuk mengembangkan BUMN. Pernyataannya ternyata bukan hanya pepesan kosong. Memang di lapangan aksi kebijakan yang dilakukan indikasinya mengarah ke sana. Arah visi untuk menghabisi BUMN itu memang kongkrit.
Beberapa hal yang dilakukan adalah:
1. BUMN terus dikurangi jumlahnya. Sejak dia jadi menteri, dari 191 BUMN tinggal 91 dan dia visikan hingga menjadi 41 pada akhir tahun 2024. Bahkan sepertinya ditarget hingga tinggal 10 di masa akhir periodenya dengan kebijakan yang disebut Holdingisasi.
2. BUMN yang ada dibiarkan secara liar dan ugal-ugalan untuk melakukan utang dan sebagian telah mengancam BUMN ini dalam posisi gagal bayar dan bahkan bangkrut.
3. BUMN diberikan subsidi besar-besaran dan termasuk fasilitas tambahan Penyertaan Modal Negara serta termasuk kepada BUMN yang sudah go public, bailout (talangan) sewaktu waktu agar kemampuan manajemennya melemah dan kehilangan daya saingnya sekaligus merusak moral kerja pegawai BUMN.
4. BUMN yang ada struktur Komisaris dan Direksinya dipilih tanpa pertimbangkan kompentensi yang memadai. Struktur gajinya dibuat tidak rasional dan bahkan hilangkan rasa keadilan karena gaji Komisaris dan direksinya hingga ada yang sampai 2.000 kali lipat lebih gaji pekerja dengan jabatan terbawah.
5. BUMN dibiarkanya 31% dari jumlah perusahaan BUMN membuat laporan keuangan tidak diaudit akuntan publik (unaudited).
6. Tidak disedikannya informasi publik yang memadai terhadap kondisi BUMN dengan tidak membuka laporan keuangan konsolidasi BUMN seperti yang telah dilakukan Kementerian BUMN sebelumnya.
Dari berbagai arah kebijakan di atas, Menteri Erick Tohir tentu sudah on the track dengan visinya. Visi 2045 tanpa BUMN sepertinya telah dilakukan oleh Menteri Erick Tohir dan melihat kondisinya sepertinya visi tersebut akan mudah dicapai sebelum 2045.
Sebab, suatu saat, jika posisi BUMN yang melemah sisi manajemennya dan lalu banyak yang gagal bayar atau terancam bangkrut, maka mudah saja untuk para konglomerat swasta atau asing untuk mengambilalihnya melalui mekanisme mendilusi saham BUMN yang ada.
Seperti harapan Menteri BUMN, tahun 2045 memang mungkin BUMN bukan tidak dibutuhkan lagi. BUMN itu akan habis diprivatisasi dan menjadi milik swasta. Soal rakyat kecil yang tidak punya uang tidak memiliki uang untuk turut membeli saham BUMN tentu bukan tanggungjawab beliau.
Selamat dan sukses Pak Menteri. Semoga Menteri BUMN ke depan dapat meneruskan cita-cita Pak Menteri.
Jakarta, 13 Agustus 2023
Suroto
