JAKARTA, jurnal-ina.com – Menurut data resmi terakhir yang dipublikasikan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) tahun 2021, volume usaha Koperasi Indonesia sejak tujuh tahun pemerintah Jokowi, jika diperbandingkan dengan total rata-rata per tahun Produk Domestik Bruto (PDB) ternyata hanya 1,14%. Pada tahun 2015 volume bisnis koperasi Indonesia sebesar Rp266,1 triliun dan PDB sebesar Rp11.540 triliun. Tahun 2021 volume usahanya sebesar Rp182,3 triliun dan PDB sebesar Rp16.970 triliun. Angka ini tentu sangat jauh dari apa yang disebut dengan koperasi sebagai soko guru ekonomi. Bahkan sebagai soko pinggiran pun belum terjadi.
Melihat jumlah koperasinya, menurut data resmi terakhir yang diterbitkan Kemenkop dan UKM tahun 2021, jumlah koperasi sebanyak 127.846 koperasi. Merupakan jumlah koperasi terbanyak di dunia. Sementara jumlahnya anggotanya diklaim sebanyak 27.477.335 orang.
Dari jumlah koperasi yang dinyatakan aktif tersebut, yang melakukan registrasi ulang dan memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) hanya sebanyak 41.231 koperasi. Ini artinya hanya sebesar 32% dari jumlah koperasi yang ada. Sementara itu koperasi yang melakukan aktivitas Rapat Anggota Tahunan RAT) hanya 48.033 atau hanya sebanyak 37,5%.
Hal itu menggambarkan bahwa jumlah koperasi yang tidak menunjukkan keaktifkan organisasi sekitar 35% dalam angka median. Ada 65% atau 83.033 koperasi yang sesungguhnya tidak lagi aktif. Jika kita buat hitungan kasar jumlah anggota yang koperasinya aktif berdasarkan data tersebut berarti hanya 9.617.067 orang.
Dari pengamatan lapangan, ini sangat rentan untuk terus dimainkan oleh para oportunis untuk mengakses program pemerintah sewaktu-waktu karena salah satu syarat yang sering digunakan oleh pemerintah adalah umur badan hukum koperasi dan bukan kondisi riil aktivitas mereka. Selain fakta lapangan yang secara sering dilakukan jual beli badan hukum oleh para rentenir tujuan menipu masyarakat dalam bentuk investasi bodong.
Volume usaha koperasi pada tahun 2021 adalah sebesar Rp182,3 triliun. Jumlah modal koperasi sebanyak Rp250,6 triliun. Dari kontribusi sektor binisnya juga koperasi dalam perkiraan sekitar 70-an% berasal dari sektor keuangan. Terutama sektor keuangan mikro dalam bentuk usaha simpan pinjam atau unit simpan pinjam model koperasi serba usaha.
Menurut data Kemenkop dan UKM tahun 2022, secara sektoral koperasi bergerak di bidang simpan pinjam, pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan. Sisanya di sektor ritel, perdagangan, pertanian, perikanan,transportasi, telekomunikasi, pengudangan, pertambangan, konstruksi, real estate dan lain-lain.
Koperasi sudah masuk di berbagai sektor, walaupun apakah sungguh-sungguh aspek kelembagaanya sudah benar-benar menjalankan prinsip koperasi atau belum. Hal ini sangat penting untuk melihat dampak penting dari fungsi koperasi yang tidak hanya semata sbagai badan usaha, namun sebagai lembaga yang mampu ciptakan keadilan ekonomi di masyarakat sebagai alasan adanya (raison d’etre) koperasi.
Secara data, statistik koperasi memang masih sangat memprihantinkan. Validitas datanya juga sangat diragukan karena satu-satunya sumber data adalah berasal dari keragaan statistik yang dikeluarkan oleh Kemenkop dan UKM yang sumbernya dari daerah yang secara profil data sangat sulit untuk dilihat profil detailnya. Apalagi untuk melihat data profil anggota dan bisnis koperasi secara mendalam.
Masalah Koperasi Indonesia
Kenapa koperasi di Indonesia ini sulit berkembang, karena masalahnya sudah cukup mendasar, yaitu menyangkut paradigma, masalah regulasi dan masalah kebijakan. Selain tentu ekosistem pendukung lainya yang turut mendukung bagi perkembangan koperasi seperti pendidikan dan juga lingkungan umum seperti praktek demokrasi di Indonesia.
Secara paradigmatik, koperasi sebagai organisasi bebasis orang (people-based association) atau pembeda nyata dari organisasi berbasiskan modal (capital-based association) tidak banyak dipahami oleh masyarakat. Sehingga manfaat dan keunggulan komparatifnya dibandingkan dengan jenis organisasi lainnya tidak banyak dimanfaatkan masyarakat.
Masyarakat pada umumnya di Indonesia hanya melihat koperasi semata sebagai jenis badan usaha, namun apa yang menjadi keunggulanya dan juga fungsi utamanya untuk membangun sistem bisnis yang berkeadilan belum banyak dipahami.
Masalah paradigma ini muncul karena memang sebagai ilmu pengetahuan dan atau temuan peradaban penting tidak diajarkan. Bahkan ilmu koperasi itu jauh disingkirkan atau sengaja diaborsi sebelum masuk kepikiran anak-anak muda. Koperasi dan juga sistem demokrasi ekonomi, sistem ekonomi konstitusi tidak diajarkan di sekolah dan kampus.
Masalah selanjutnya adalah masalah regulasi. Di dalam regulasi nasional kita baik itu menyangkut masalah kemasyarakatan dan terkhusus regulasi ekonomi, koperasi tidak banyak direkognisi secara memadai. Sebut saja di Undang-Undang BUMN. Di pasal 9 menyebut BUMN itu hanya berbentuk badan hukum Perseroan dan Perum. Badan hukum koperasi tidak direkognisi, padahal koperasi itu merupakan badan hukum privat seperti halnya Perseroan yang diakui oleh negara.
Sebagai badan hukum persona ficta yang semestinya berkesesuian justru dengan fungsi BUMN sebagai layanan publik (public servise obligation) yang tidak semata mengejar keuntungan melainkan bagaimana berorientasi untuk memberikan manfaat (benefit) bagi masyarakat luas dan bukan sebagai lembaga yang berorientasi mengejar keuntungan ( profit ) yang pada akhirnya menjadikan masyarakat sebagai korban komersialisasi dan komodifikasi layanan publik.
Demikian juga misalnya di UU Rumah Sakit, UU Penanaman Modal, UU Bank Indonesia, UU Perbankan, serta UU sektoral yang lainya. Di berbagai UU tersebut koperasi disubordinasi, didiskriminasi dan bahkan dieliminasi. Sementara UU Perkoperasian yang ada juga sangat lemah dan tidak imperatif dan tidak memadai untuk mendukung berkembangnya koperasi dengan baik.
Menurut Prof Hans Mukhner, pakar hukum koperasi Internasional, UU Perkoperasian kita adalah UU koperasi terburuk di dunia. Padahal adagiumnya jelas, lebih baik suatu negara itu tidak perlu ada UU jika kualitas UU itu buruk. Sudah begitu ditambah buruk oleh berkembangnya koperasi-koperasi palsu yang merusak citra koperasi, yaitu rentenir dan investasi bodong berbaju koperasi.
Dalam masalah kebijakan, koperasi di Indonesia sampai hari ini juga masih mewarisi konsep kebijakan pemerintah Kolonial Belanda dalam konteks pembangunan koperasinya. Koperasi diposisikan menjadi organisasi kerdil dan juga diposisikan jadi obyek kebijakan program pemerintah dalam bentuk pembinaan yang sesungguhnya justru menjadi bentuk pembinasaan. Koperasi dihadirkan sebagai satu permainan elit yang seringkali justru mengoposisi kebutuhan anggotanya.
Sebagai contoh kebijakan yang bahkan membunuh koperasi secara langsung misalnya soal perlakuan pemerintah terhadap koperasi simpan pinjam. Bank sengaja dianak emaskan dengan diberikan subsidi bunga, subsidi imbal jasa penjaminan, difasilitasi penjaminan simpanan melalui Lembaga Penjamin Simpanan, mendapat Dana Penempatan, Modal Penyertaan dan Dana Talangan jika bangkrut dari pemerintah. Tapi semua fasilitas itu tidak diberikan kepada koperasi simpan pinjam. Masih banyak kebijakan lainya yang secara nyata membuat koperasi tergencet dan tersingkir dari lintas bisnis modern.
Ide Kesetaraan Koperasi
Sesungguhnya, koperasi itu adalah satu ide sederhana. Ide awalnya pada waktu pertama kali dikembangkan oleh 28 Buruh dan beberapa aktivis sosial di kota Rochdale, Inggris tahun 1844 adalah satu ide deklarasi kesetaraan manusia terutama di tempat kerja. Koperasi pertama itu dinamakan Pioner Masyarakat Setara Dari Rochdale atau The Equitable Society of Pionners of Rochdale.
Para buruh pabrik tenun dari Rochdale pada awalnya mereka sangat kecewa dengan perlakuan yang menindas dari para pemilik pabrik terhadap mereka. Para buruh yang dipaksa untuk bekerja 18 jam sehari dengan gaji kecil dan lingkungan kerja yang sangat buruk itu ingin ciptakan demokrasi di tempat kerja. Mereka ingin para buruh yang berkontribusi terhadap keberlangsungan perusahaan turut juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Tak hanya investor, tapi juga hak bagi pekerja dan bahkan konsumenya.
Mereka kumpulkan modal 1 pounsterling setiap orang selama satu tahun, lalu dijadikan modal dirikan toko yang dikelola dan dimodali serta untuk layani anggota sendiri. Toko dibuka hanya di hari Sabtu jam 8 – 10 malam dengan diterangi lilin.
Toko kecil itu menyimpan satu ide besar, yaitu mempraktekkan kesetaraan dalam mengambil keputusan perusahaan bagi para anggotanya yang menjadi pemodal, pekerja dan bahkan konsumenya. Satu bentuk praktek demokrasi dalam lapangan ekonomi.
Ide kecil itu meluas dan dicontoh oleh banyak orang dan dibawa ke berbagai belahan dunia. Dikembangkan prinsipnya di berbagai sektor bisnis atau ekonomi dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari, industri, bank, pertanian dan peternakan, perikanan, perumahan, bahkan layanan publik seperti penyelenggaraan listrik dan rumah sakit.
Koperasi hari ini telah dipraktekkan oleh 1,3 miliar orang. Berkembang di lebih dari 100 negara di dunia. Mereka bersekutu dalam organisasi internasional yang bernama International Cooperative Alliance (ICA) yang tujuannya adalah ingin mengganti rezim profit oriented yang fokus pada kuasa investor menjadi benefit oriented yang berorientasi kepada seluruh pihak yang terlibat diperusahaan secara demokratis satu orang satu suara. Euricse, lembaga riset tahun 2021 merilis data koperasi besar dunia dan Indonesia tak masuk satupun, dari putaran bisnis 300 koperasi besar saja volume bisnisnya kurang lebih Rp30.000 triliun atau kurang lebih sama dengan PDB negara Italia.
Saat ini koperasi mulai diakui dunia dengan misalnya ditetapkannya tahun 2012 sebagai Tahun Koperasi oleh Perserikatan Bangsa Bagngsa (PBB) dan pada tahun 2016 diakui sebagai warisan tak benda (intangible herritage) dunia oleh UNESCO. Kemudian diberbagai resolusi PBB maupun ILO akui bahwa koperasi sebagai organisasi penting untuk perangi kemiskinan, pengangguran, ciptakan keadilan ekonomi, ciptakan stabilitas politik, perdamaain dan lain lain.
Reformasi Total Koperasi
Koperasi adalah satu ide sederhana yang dikerjakan oleh orang-orang sederhana secara natural untuk menjawab kebutuhan pragmatik keseharian, menjawab persoalan imannen, namun koperasi juga memiliki satu spirit dan penuhi kebutuhan yang transenden, yaitu ingin ciptakan keadilan sosial ekonomi masyarakat.
Di Indonesia, koperasi memang masih jauh dari ideal dan masalah yang dihadapinya sangat fundamental. Untuk itu hal hal penting yang perlu dilakukan adalah:
Pertama, rehabilitasi, yaitu perlunya pembubaran koperasi papan nama dan juga rentenir baju koperasi dan lakukan perbaikan kerusakan koperasi agar citra semakin baik.
Kedua, reorientasi koperasi dengan mendorong koperasi yang ada melakukan perbaikann kearah koperasi yang benar dan kemudian membentuk daya dukung lingkungan ekosistem yang baik bagi tumbuhkembangnya koperasi.
Ketiga, pengembangan koperasi dengan kembangkan berbagai model koperasi di berbagai sektor. Mengembangkan dan mempromosikan model koperasi dan praktek terbaik koperasi di berbagai daerah.
Dari tiga langkah itu tentu harus didukung oleh perombakan regulasi yang jadi sumbat botol dengan pendekatan ombudsman dan kebijakan pemerintah di berbagai sektor agar koperasi berkembang dengan baik seperti kebijakan perpajakan, keuangan, sektor riil dan lain lain. Selain tentu perlunya dorongan besar untuk dibentuknya UU payung Sistem Perekonomian Indonesia yang sesuai dengan demokrasi ekonomi sebagai mandat Konstitsui pasal 33 ayat 5. Tentu masyarakat sendiri harus juga membentuk segera kelompok epistemik bagi pembaharuan koperasi dan mendesiminasi keberhasilan praktek koperasi yang benar. Bagaimana?
Jakarta, 27 Juli 2023
Suroto
Ketua AKSES (Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis) dan CEO INKUR (Induk Koperasi Usaha Rakyat)
Suroto
Artikel ini sudah terbit di govnews-idn.com
