JAKARTA, jurnal-ina.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menekankan pentingnya solusi pembiayaan alternatif untuk mendorong UMKM naik kelas. Ini disampaikan pada APEC SME Working Group (SMEWG) Meeting ke-56 di Seattle, Amerika Serikat (AS).
Hal tersebut dikemukakan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenKopUKM) Arif Rahman Hakim yang juga Ketua Delegasi RI didampingi Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Henra Saragih selaku Wakil Ketua Delegasi, pada sharing season dengan tema Access to Finance and Alternative Financial Solutions.
SeskemenKopUKM Arif menambahkan, sebagaimana di sebagian besar negara lain, UMKM mendominasi sistem usaha di Indonesia bahkan menjadi tulang punggung perekonomian bangsa.
“UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian bangsa Indonesia dengan sumbangsih mencapai 60,5% terhadap PDB nasional, 99,9% dari unit usahaa, hingga berkontribusi sebesar 15,6% terhadap ekspor non migas,” ujar SesmenKopUKM di Jakarta, Kamis (24/8/2023).
Namun demikian, dengan kontribusinya yang besar terhadap perekonomian, UMKM Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi pembiayaan dan investasi, Arif mengatakan rasio kredit UMKM tergolong masih rendah dan baru ditargetkan mencapai 30% pada tahun 2024.
“Hingga tahun 2022, rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan masih stagnan di rasio 21,41% dengan nilai kredit sebesar Rp1,424 triliun dari total nilai kredit perbankan sebesar Rp6,497 triliun,” kata Arif.
Untuk mengatasi tantangan pembiayaan dan Investasi di Indonesia, KemenKopUKM menerapkan berbagai langkah strategis guna meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM Indonesia. Mulai dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR), akses pembiayaan melalui PNM Mekaar atau Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera dan unit layanan PNM Mikro, hingga mendorong UMKM untuk memasuki platform Peer-to-Peer-Lending (P2PL) dan Securities-Crowd-Funding (SCF).
“KemenKopUKM sebagai leading sector pengembangan UMKM di Indonesia mendorong UMKM untuk meningkatkan literasi keuangan dan masuk platform P2PL dan SCF untuk mendapatkan pembiayaan yang mudah dan memadai. Tidak hanya melalui produk pembiayaan perbankan tetapi juga melalui Fintech (Financial Technology) dengan persyaratan yang tidak ketat sesuai perbankan,” tegas Arif.
Dipaparkan, pihaknya memiliki program lain untuk mendukung solusi keuangan alternatif bagi UMKM, yakni S-Kopi, satu platform digital yang menyediakan informasi terkait pembiayaan dan investasi UMKM. Serta menghubungkan UMKM dengan lembaga jasa keuangan dan penyedia layanan penilaian kredit.
Dengan adanya S-Kopi, diharapkan platform ini dapat menjadi Marketplace Pembiayaan UMKM yang memungkinkan UMKM lebih mudah mengakses pembiayaan sesuai kebutuhan. S-Kopi juga didesain menjadi e-commerce bagi UMKM untuk mempromosikan produknya dan terhubung dengan toko-toko UMKM di marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan lainnya
Perempuan
Pada sharing season dengan tema Women-owned Business and Entrepreneurship, SesmenKopUKM menjelaskan terkait peran penting perempuan pada pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data statistik, jumlah UMKM perempuan saat ini mencapai 64,5% dari total pelaku UMKM yang ada dan UMKM perempuan menyumbang 61% terhadap PDB Indonesia dan menyerap 97% pasar tenaga kerja.
“Hal ini menggambarkan bahwa peran UMKM perempuan sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Perempuan telah memberikan kontribusi pada bisnis keluarga dan menjadi aspek penting dalam mendukung pembangunan ekonomi,” lanjut Arif.
Ditambahkan, pengarusutamaan gender untuk kebijakan dan program untuk mendorong inklusivitas gender dan memantau partisipasi perempuan dalam program pembangunan dinyatakan sebagai prioritas untuk Program Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020−2024 bangsa Indonesia.
“Kami diarahkan pada upaya berkelanjutan untuk mencapai kesetaraan gender sejalan dengan isu-isu prioritas dan yang terpenting adalah pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan. Salah satunya melalui Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang memberikan definisi jelas tentang perempuan yang menjalankan usaha,” tutur Arif.
“Peraturan tersebut memasukkan pengusaha perempuan dalam kategori wirausaha tematik, bersama dengan kategori lainnya. Khusus untuk kewirausahaan perempuan, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kontribusi perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.”
Sebagai informasi, pada penyelenggaraan 57th APEC SMEWG yang akan dihelat tahun depan, KemenKopUKM siap menjadi tuan rumah, sekaligus mengundang para Pejabat Tinggi Kementerian/Lembaga yang membidangi UKM seluruh ekonomi APEC untuk hadir dan berpartisipasi.
Mulia Ginting – Erwin Tambunan
SesKemenKopUKM Arif Rahman Hakim bersama Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Henra Saragih saat di SMEWG Meeting ke-56 di Seattle, Amerika Serikat. Foto: KemenKopUKM.
