JAKARTA, jurnal-ina.com – Menyambut Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) 2023, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) menekankan, koperasi harus jadi bagian dari agenda besar pemerintah untuk meningkatkan perekonomian rakyat melalui hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA). terutama hilirisasi sumber daya mineral, pertanian dan perkebunan.
“Koperasi harus menjadi bagian dari program hilirisasi nasional. Untuk nikel misalnya, di sektor hilir, koperasi bisa ikut dalam produksi di hilir seperti bahan piring, sendok, pisau, maupun produk kesehatan yang bahan bakunya dari nikel,” kata MenKopUKM Teten Masduki pada perayaan Harkopnas di Jakarta, Rabu (12/7/2023).
Saat ini KemenKopUKM juga sedang mengembangkan pabrik Minyak Makan Merah di beberapa provinsi berbasis sawit. Pabrik tersebut sepenuhnya dimiliki para petani sawit anggota koperasi. Dengan pabrik itu, hilirisasi produk dapat dilakukan. Petani sawit tidak lagi hanya menjual Tandan Buah Segar (TBS), namun menikmati nilai tambah dari produk akhir yakni minyak makan merah.
Pemerintah kata Menteri, juga terus mengupayakan peningkatan ekosistem koperasi. Selain pengembangan minyak makan merah melalui koperasi petani sawit, KemenKopUKM juga mendorong terciptanya korporatisasi petani dan nelayan melalui koperasi.
“Kami juga memiliki program SOLUSI nelayan, hingga pembangunan rumah produksi bersama dengan koperasi sebagai pengelolanya,” ujarnya.
SDA lainnya yang berpotensi dihilirisasi adalah bambu. Saat ini, di dunia tengah didorong penggunaan bambu untuk menggantikan kayu karena dinilai lebih ramah lingkungan.
“Di Nusa Tenggara Timur (NTT) ada sekitar 40.000 hektar bambu, potensi ini juga akan kita coba hilirisasi. Komoditas unggulan di wilayah lain harus dikembangkan dengan cara demikian. Koperasi bekerja di hulu dan hilir, sehingga nilai tambah tinggi dan manfaat ke anggota juga meningkat,” ujar Teten Masduki.
Pemerintah, saat ini fokus pada pengembangan koperasi sektor riil guna membangun ekonomi anggota dan masyarakat yang lebih luas. Dari sisi peluang, koperasi sektor riil ini juga memiliki banyak potensi mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, jasa, pariwisata dan banyak macam usaha lainnya.
Keceriaan ketika memperingati Harkopnas 2023.
Setiap wilayah, kota/kabupaten di Indonesia pasti memiliki potensi unggulan seperti komoditas, kerajinan, destinasi wisata, atau lainnya. “Koperasi sektor riil harus menjadi pemain utama dalam potensi unggulan tersebut. Tujuannya agar manfaat dan nilai tambah yang dihasilkan dapat sebesar-besarnya terdistribusi kembali ke anggota dan masyarakat di wilayah itu,” ucap MenKopUKM.
Menangkap peluang tersebut, tahun ini KemenKopUKM pun telah membangun tujuh rumah produksi bersama untuk menjadi tempat maklon, sehingga kperasi dan UMKM didorong menjadi supply chain industri di dalam maupun luar negeri.
Di Garut, Jawa Barat, telah dibangun rumah produksi bersama untuk industri kulit senilai Rp12 miliar. Diharapkan produksi kulit dalam negeri tidak kalah dengan merek terkenal dunia.
“Koperasi dalam pengelolaan hilirisasi merupakan hal fundamental. Sehingga jika berbicara industrialisasi, maka bukan hanya milik usaha besar tetapi koperasi dan UMKM bisa menjadi bagian dari industri yang ada,” tegas MenKopUKM.
Terkait agenda besar Indonesia di tahun 2045 menuju negara maju, dalam RPJMN yang sudah disusun, pendapatan per kapita minimum harus mencapai USD14.000.000. Saat ini, masih berada di angka USD4.500 per kapita.
“Bagaimana mengubah USD4.500 menjadi USD12.000 per kapita? Salah satunya harus meningkatkan kualitas pekerja atau SDM, misalnya dengan melibatkan usaha mikro di sektor hilirisasi,” ucapnya.
Untuk itu kata Teten Masduki, dibutuhkan dukungan kebijakan selain fiskal, juga dibutuhkan dukungan moneter, dengan anggaran yang besar. “UMKM butuh untuk memodernisasi usahanya, perlu membangun pabrik-pabrik bersama. Saat ini ada regulasi untuk menyalurkan pembiayaan hingga 30% untuk UMKM, namun saat ini baru mencapai 21% jadi harus dioptimalkan,” urainya.
Mulia Ginting – Erwin Tambunan
“Kami juga memiliki program SOLUSI nelayan, hingga pembangunan rumah produksi bersama dengan koperasi sebagai pengelolanya,” ujarnya. Foto: KemenKopUKM.
Artikel ini sudah terbit di govnews-idn.com
