KLATEN, jurnal-ina.com – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Klaten beserta stakeholder terkait menghadirkan berbagai program strategis di bidang koperasi dan UMKM untuk mempercepat penanganan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan kemiskinan ekstrem menjadi concern pemerintah, sebagaimana amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menargetkan angka Kemiskinan Ekstrem pada tahun 2024 mencapai 0% di 36 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Dalam Inpres Nomer 4 Tahun 2022 KemenKopUKM mendapat amanat untuk mendukung program dengan memfasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi koperasi dan usaha mikro guna meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Fokus KemenKopUKM adalah kepada pelaku usaha, agar menciptakan lapangan kerja sehingga masyarakat miskin ekstrem bisa mendapatkan pekerjaan dan penghasilan,” kata Menteri pada acara Sinergi dan Kolaborasi Program Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Bidang Koperasi dan UMKM di Pendopo Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa (20/6/2023).
Dengan fokus terhadap pelaku usaha di lokus penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dia berharap akan ada efek domino kepada masyarakat miskin ekstrem.
“Kita perlu mengidentifikasi sektor usaha di desa yang bisa ditumbuhkembangkan dan discalling up, sehingga lapangan kerja bisa jadi lebih besar dan menyerap lapangan kerja,” ujar MenKopUKM.
Menteri menambahkan, penghapusan kemiskinan ekstrem pada sektor Koperasi dan UMKM, memiliki tantangan tersendiri karena jumlahnya yang tersebar. Dirinya mendorong adanya sinergi dari lintas K/L dan pemerintah daerah hingga perbankan untuk mendukung program prioritas ini.
UMKM penerima fasilitas Kredit Usaha Rakyat.
“Kuncinya bagaimana nanti usaha yang dikembangkan didukung dengan pembiayaan. Memang harus sedikit longgar agar UMKM dapat dengan mudah mengakses pembiayaan. Masih banyak pelaku UMKM tidak punya aset, tempat usaha sewa, tapi kalau ke bank harus pakai agunan. Di negara lain mereka menggunakan sistem credit scoring,” jelas Teten Masduki.
Bupati Klaten Sri Mulyani menjelaskan, saat ini terdapat 5 kecamatan dan 25 desa yang termasuk daerah miskin ekstrem. Sedangkan untuk jumlah pelaku usaha mencapai 55.205 UMKM.
“Saya mengapresiasi program pemberdayaan dan sinergi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bidang koperasi dan UMKM, dengan harapan ekonomi tumbuh dan memberikan efek percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” tutur Sri Mulyani.
Mewakili Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Sekretaris Daerah Provinsi Sumarno mengatakan, pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas utama dan inilah langkah pengentasan kemiskinan yang sebetulnya.
“Ini adalah pengentasan kemiskinan yang sebetulnya. Jadi kita butuh bersama-sama memfasilitasi pelaku usaha. Saya minta perbankan untuk mendampingi agar ke depan UMKM dan koperasi bisa terus tumbuh sehingga meningkatkan kinerja ekonomi Provinsi Jawa Tengah,” ulas Sumarno.
Sebagai informasi dalam acara sinergi dan kolaborasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bidang koperasi dan UMKM, KemenKopUKM bersama stakeholder terkait, memberikan berbagai program strategis untuk pelaku usaha. Mulai dari penyaluran KUR dan KUR klaster bagi pelaku usaha, peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro dan kecil, penyelenggaraan produk unggulan usaha mikro, hingga fasilitasi mesin produksi budidaya maggot.
Mulia Ginting – Erwin Tambunan
“Masih banyak pelaku UMKM tidak punya aset, tempat usaha sewa, tapi kalau ke bank harus pakai agunan,” ujar Teten Masduki. Foto: KemenKopUKM.
