JAKARTA, jurnal-ina.com – Koalisi Rakyat Untuk Keadilan (Koran) menilai pembangunan Water Closed (WC) perlu mendapat perhatian pemerintah, khususnya institusi yang berwenang. Sebab, pembangunan WC di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dianggap tidak wajar biayanya.
Untuk itu Koran melayangkan pernyataan sikapnya sebagai berikut:
- Mendesak Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian untuk segera mencopot Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan karena diduga terlibat atau mendapatkan gratifikasi dari proyek mark up pembangunan WC Sultan yang menelan biaya hingga Rp96 miliar lebih.
- Sesuai amanat rakyat melalui keputusan DPRD Kabupaten Bekasi, nama Dani Ramdan tidak tercantum dalam Surat Keputusan Rapat Usulan Nama Pj Bupati Bekasi.
- Kemendagri harus menjadikan surat tersebut sebagai rujukan dan pertimbangan prioritas karena DPRD Kabupaten Bekasi merupakan representasi dari Suara Rakyat Kabupaten Bekasi.
- Selain Kemendagri, kami juga mengultimatum Menseskab Pramono Anung. Ultimatum sebagai Tim Penilai Akhir (TPA) Pj Kepala Daerah untuk tidak mengacuhkan dan menutup mata terhadap Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi tersebut.
- Meminta KPK memeriksa Kepala Bidang Bangunan Negara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Benny Sugiarto Prawiro, yang juga diduga turut terlibat dalam kasus itu.
- Meminta KPK mengusut tuntas proyek yang menelan uang rakyat miliaran rupiah tersebut.
Koordinator KORAN
Faisal
085242217517
Satu unit dari ratusan yang disebut-sebut WC Sultan. Foto: NM.
Artikel ini sudah terbit di govnews-idn.com
