JAKARTA, jurnal-ina.com – Menteri BUMN Erick Tohir mengklaim bahwa BUMN pada tahun 2023 mencatat sebagai penyetor deviden terbesar kepada negara sepanjang sejarah. Padahal fakta yang terjadi justru sebaliknya. BUMN itu yang sedang menguras uang negara.
Sebut saja misalnya, setoran deviden BUMN dari BRI kepada kas negara misalnya, jumlahnya adalah sebesar Rp23,15 triliun (Laporan Keuangan BRI, 2022). Padahal BRI sepanjang tahun 2022 menerima subsidi bunga dan Imbal Jasa Penjaminan yang berpengaruh langsung di sisi pendapatan bersih sebesar Rp21,56 triliun (Outlook 2022, Nota Keuangan, 2023).
Faktanya, justru bank ini yang paling banyak menguras uang negara melalui subsidi bunga dan Imbal Jasa Penjaminan. Jadi keuntungan bersih atau earning-nya itu berasal dari uang negara, para pembayar pajak, bukan dari kinerja. BRI bukan menyumbang negara tapi telah menyedot uang negara secara besar-besaran.
Itu baru BRI, belum Bank Himbara yang lain serta BUMN lainya seperti PT. Pertamina, PT. Garuda, dll. Mereka banyak menerima subsidi dari Dana Restrukturisasi akibat Pandemi Covid-19.
Membebani Negara
Dari sisi equitas juga BUMN banyak membebani negara karena BUMN-BUMN yang sudah go public-pun tetap meminta Penyertaan Modal Negara dan Dana Penempatan untuk selamatkan likuiditas mereka. Padahal seharusnya perusahaan yang sudah go public itu diharapkan mencari tambahan modal dari Bursa Efek, bukan justru membebani negara.
BUMN kita juga banyak yang terancam gagal bayar karena beban utang yang membengkak karena harus jalankan ambisi pemerintah. Sebut saja misalnya PT. PLN yang rasio utangnya dan modal sendirinya sudah minus.
Selama kepemimpinan Erick Tohir di Kementerian BUMN, semua BUMN berada dalam krisis karena banyak dipolitisasi untuk pencitraaan dirinya. Ini dapat dilihat secara kasat oleh masyarakat awam dengan wajahnya yang menempel di setiap printed material promosi BUMN di mana mana.
Hal yang paling mengenaskan adalah, dalam kepemimpinan Erick Tohir informasi tentang Laporan Keuangan Konsolidasi BUMN tidak aksestabel dan laporan keuangan BUMN hampir separo unaudited atau tidak teraudit. Artinya laporan keuanganya banyak yang diragukan.
Jakarta, 2 Mei 2023
SUROTO
Ketua AKSES (Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis)
Suroto
