JAKARTA, jurnal-ina.com – Masyarakat akhir-akhir ini terlalu banyak disuguhi drama para elit. Dari soal pelarangan impor barang bekas oleh presiden hingga masalah dugaan dana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Koperasi hingga Rp500 triliun dan di Kementerian Keuangan sebesar Rp349 triliun.
Membaca perdebatan masalah yang muncul, seperti sedang dalam skenario untuk menutupi masalah besar yang sesungguhnya. Sebut saja misalnya persoalan pelanggaran secara kolosal oleh Presiden dan DPR terhadap Konstitusi atas pengesahan kembali UU Ciptakerja yang pernah dinyatakan Inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.
Mana mungkin dua orang menteri, antara Pak Mahfud MD dan Sri Mulyani berdebat soal jumlah dana yang berasal dari sumber pelaporan yang sama PPATK dan lalu diperdebatkan di DPR dan diangakat di ruang publik kalau tidak ada motifnya. Terlihat sekali dramanya dan sangat murahan.
Jadi ada semacam upaya pengalihan isu. Untuk menutup persoalan besar yang jelas merugikan rakyat dan untungkan oligarki, yaitu pengesahan kembali UU Ciptakerja.
Makin Jenuh
Masyarakat sudah makin jenuh, selama ini setiap masalah besar yang menyeruak selalu hanya direaksi secara heboh untuk tunjukkan “moral force”, tapi tanpa ada sebagai “real action” untuk lindungi kepentingan rakyat, atau perubahan sistem secara serius.
Rakyat kecil selain yang jadi korban, juga hanya disuguhi tontonan tak bermutu. Sementara para oligarki itu terus dibiarkan merampok rakyat.
Termasuk perdebatan di ruang DPR soal dugaan dana TPPU Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Saya jamin ujungnya hanya akan menguap jadi iklan sabun mandi. Berbusa-busa tapi tidak akan ada tindakan riil sampai di tahap penyidikan atau perubahan sistem agar tidak berulang.
Rakyat sebetulnya sudah sangat jenuh melihat perangai elit yang semua peristiwa selalu yang ditonjolkan dramanya ketimbang substansi. Perdebatan yang terjadi hanya ditujukan untuk mengejar popularitas semata, hanya ingin dapatkan respek moral, tidak berikan benefit untuk rakyat.
Jakarta, 31 Maret 2023
Suroto
Ketua AKSES (Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis)
Suroto
Artikel ini sudah terbit di govnews-idn.com
