JAKARTA, jurnal-ina.com – Perppu Ciptakerja yang baru disahkan tidak memenuhi unsur keterdesakan kondisi ekonomi untuk syarat terbitnya satu Perppu. Secara prasyarat kondisi ekonomi justru kontradiktif terhadap pernyataan pemerintah sendiri yang masih optimis perkiraan pertumbuhan ekonomi dan inflasi terkendali pada tahun 2023.
Mencermati isinya dan juga regulasi-regulasi turunannya yang didelegasikan oleh Perppu, Perppu ini sebetulnya lebih banyak menguntungkan kepentingan elit bisnis nasional.
Pengedepanan model pendekatan resiko (risking approach) ketimbang pendekatan pencegahan (preventive approach) dalam perizinan bisnis tambang, perkebunan, maupun pabrikasi misalnya, inilah motivasi besar mereka.
Saat ini komoditi ekstraktif seperti batu bara, sawit, nikel dan lain-lain memang sedang jadi primadona dunia karena krisis energi akibat perang Ukraina dan juga karena memang ada lonjakan kebutuhan. Harganya sedang dalam posisi yang tinggi dan sepertinya akan bertahan cukup lama. Para oligarki sedang memainkan hal ini.
Perppu ini merupakan rompi pengaman mereka agar terhindar dari syarat-syarat analisis dampak lingkungan, kesulitan perizinan dan juga masalah tanggungan sosial perusahaan lainnya.
Tak Mampu Menolak
Para elit pebisnis nasional yang sekarang ini memegang kendali kekuasaan dan bahkan kuasai parlemen itu yang bermain. Motivasi besarnya ada di situ. Makanya Presidenpun tak mampu menolak kemauan mereka untuk memaksakan UU Cipta Kerja yang sudah dinyatakan Inkonstitusional itu menjadi Perppu.
Ada satu lagi yang kita sudah kecolongan, yaitu UU Omnibus Law Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK). UU yang dalam bunyi tujuanya untuk membangun protokol mitigasi resiko dalam hadapi krisis keuangan dan ekonomi serta pengembangan investasi di sektor keuangan itu omong kosong semua.
Setelah dicermati isinya ternyata intinya adalah pelegalan perampokkan uang negara untuk selamatkan para bankir dan pemilik perusahaan asuransi jika terjadi krisis keuangan maupun ekonomi. Selain pembentukan imunitas atau kekebalan hukum bagi pejabat pengambil kebijakanya serta buka pintu lebar-lebar penguasaan asing di sektor keuangan .
Perppu Cipta Kerja dan UU Omnibus Law PPSK adalah merupakan paket lengkap penguasaan ekonomi oleh elit politik dan elit kaya di sektor riil dan sektor keuangan.
Penguasaan ekonomi yang kuat oleh elit ini ditambah dengan kepemimpinan yang fasis adalah kombinasi yang sangat bobrok. Perppu yang ditetapkan tanpa urgensi dan tanpa komentar dari anggota parlemen sama sekali ini lebih bobrok dari model ekonomi manapun. Baik itu sistem ekonomi komunis maupun kapitalis.
Jakarta, 16 Januari 2023
Suroto
Ketua AKSES (Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis)
Suroto
