JAKARTA, jurnal-ina.com – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) terkait pemberdayaan wirausaha UMKM dan koperasi yang merupakan Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas.
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan upaya untuk mendorong pelaku UMKM naik kelas memang membutuhkan kemitraan dengan usaha besar. Namun, dia meminta kemitraan yang dimaksudkan bukan hanya bantuan saja, tapi juga membuat produk UMKM masuk rantai pasok usaha besar.
MenKopUKM pun menawarkan kemitraan ini bukan program seperti bapak asuh atau CSR.
“Kami ingin bermitra ini dalam konsep rantai pasok. UMKM menjadi bagian sistem produksi usaha besar. Di Indonesia baru 4,1% UMKM kita masuk global value chain. UMKM di Jepang, Korea Selatan, hingga Tiongkok sudah menjadi bagian dari industrialisasi. UMKM yang memasok komponen industri. Kalau di kita belum seperti itu,” ucap MenKopUKM Teten Masduki di Jakarta, Senin (3/10/2022).
Untuk mendorong UMKM naik kelas, menteri menambahkan para pelaku UMKM juga membutuhkan inkubator untuk pendampingan secara kontinu. Dengan inkubasi bisnis, pelaku usaha besar dapat mengembangkan rencana bisnis bagi pelaku UMKM.
“Dengan masuknya UMKM dalam rantai pasok industri besar atau usaha besar, jadi ada transfer pengetahuan dan teknologi. Jadi produk UMKM bisa masuk yang berbasis inovasi dan teknologi. Kalau enggak, nanti UMKM kita hanya akan menjadi ekonomi subsisten yang hanya memenuhi kebutuhan sendiri dan sulit naik kelas,” kata Teten Masduki.
Membeli Produk UMKM
Menurutnya, saat ini pemerintah memiliki ekosistem yang lengkap untuk mendorong UMKM naik kelas, seperti akses pembiayaan yang mendorong kredit perbankan untuk UMKM menjadi 30% di 2024. Untuk akses pasar, pemerintah memberlakukan kebijakan alokasi 40% dari anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah hingga BUMN untuk membeli produk UMKM. Perizinan juga dipermudah melalui OSS.
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan perusahaan swasta dan pemerintah berperan krusial memperkuat UMKM. Menurutnya, gerakan ini akan menjadi permulaan bagi perusahaan untuk menjalin kemitraan inklusif atau kemitraan melekat pada UMKM, termasuk petani dan nelayan di seluruh Indonesia.
“Dengan demikian peran perusahaan akan terlihat, yakni transfer teknologi, membuat akses pembiayaan, memberi bantuan distribusi hasil pertanian dan membuka akses pasar baik nasional maupun ekspor,” urai Arsjad.
Harapannya upaya ini dapat mendorong formalisasi bagi UMKM. Dari sisi informal dapat didorong menjadi formal dan dapat memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. “Ujungnya akan mengembangkan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Arsjad.
MULIA GINTING – ERWIN TAMBUNAN
Disaksikan Menkumham serta Menko Perokonomian, MenKopUKM Teten Masduki membubuhkan tandatangan untuk bekersana dengan Kadin. Foto: KemenKopUKM
