BANDUNG, jurnal-ina.com – Menyambut puncak Peringatan Hari Nasional (Harnas) UMKM tahun 2022 di Bandung, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan transformasi digital kunci bagi UMKM pulih dari pandemi dan semakin kuat menghadapi ancaman resesi.
MenKopUKM Teten Masduki mengajak semua pihak untuk memanfaatkan momentum Harnas UMKM sebagai dukungan bagi pelaku UMKM agar cepat pulih dan mampu bertahan di tengah ancaman resesi global.
“Saat ini perekonomian Indonesia pulih lebih cepat dibanding negara-negara lain yaitu tumbuh 5,44% pada semester I tahun 2022,” kata Menteri Teten pada Peringatan Harnas UMKM di Cihampelas Walk, Bandung, Jawa Barat, Jumat (12/8/2022).
Hal ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil untuk mempertahankan perekonomian domestik tetap aman melalui sejumlah kebijakan seperti program sosial, pemberian subsidi, suku bunga dan penguatan produk dalam negeri, khususnya UMKM di beberapa Kementerian/Lembaga (K/L).
“Terutama program digitalisasi yang sangat masif telah membuat UMKM mampu bertahan dan bahkan berekspansi pada masa pandemi,” tukas MenKopUKM Teten Masduki.
Turut mendampingi MenKopUKM, Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim, Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rahman serta dihadiri oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru, Wakil Gubernur Riau Edy Afrizal Natar dan Bupati serta Wakil Bupati seluruh Indonesia.
Menteri Teten mengatakan, perekonomian dunia selanjutnya diprediksi masih tumbuh lebih lambat. Bahkan IMF telah mengoreksi pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,6% menjadi 3,2%, untuk tahun 2022 dan tahun depan lebih lemah lagi dari 3,6% ke 2,9%.
“Untuk itu kita perlu terus menjaga ekonomi domestik sebagai sumber pertumbuhan dan khususnya UMKM. Tetapi kita juga perlu menciptakan peluang untuk perluasan pasar luar negeri,” katanya.
Di satu sisi, adopsi teknologi dan inovasi digital berpotensi untuk meningkatkan ketahanan, produktivitas dan pemulihan ekonomi. Ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai Rp5.400 triliun di tahun 2020-2030 dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.
Diakui MenKopUKM, selama dua tahun pandemi mendorong UMKM bertransformasi digital, 19 juta UMKM saat ini masuk dalam ekosistem digital, tumbuh sekitar 137% dari sebelum pandemi. “Kita optimistis target 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada tahun 2024 dapat tercapai, termasuk target 1 juta produk UMKM on-boarding dalam e-katalog belanja pemerintah pusat dan daerah di tahun 2022,” kata dia mengemukakan.
Saat ini Menteri Teten mengatakan, tidak hanya e-commerce yang bertumbuh, platform lainnya juga berkembang seperti penyelenggaraan pendidikan berbasis teknologi (edutech), properti berbasis teknologi (property-tech), transportasi online (ride hailing) dan pelayanan kesehatan berbasis teknologi (healthtech). Pada 2030, nilai transaksi digital di Indonesia diperkirakan mencapai masing-masing Rp160,4 triliun, Rp575 triliun, Rp202,4 triliun, Rp401 triliun, dan Rp471,6 triliun.
“Konsumsi masyarakat harus didorong bagaimana daya beli masyarakat diperkuat, menciptakan lapangan kerja, mendorong masyarakat membeli dan belanja produk dalam negeri atau produk UMKM,” tegas MenKopUKM.
Contohnya komoditas khusus yaitu minyak goreng. KemenKopUKM saat ini mulai dengan program minyak makan merah, petani difasilitasi dari pengolahan, pembangunan pabrik yang dikerjasamakan dengan berbagai pihak.
Kemudian juga substitusi impor kacang kedelai dengan kacang koro. “Ini sama enaknya dengan kedelai bisa menjadi bahan pembuatan tempe maupun kecap jadi lebih produktif. Kami sedang menyiapkan ekosistemnya yang juga perlu kerjasama berbagai pihak. Bahkan kami sudah hitung kebutuhan tiap daerah, kita perlu mengajak para pelaku koperasi tempe tahu untuk memproduksinya dengan kacang koro,” ucap Menteri Teten.
Teten Masduki bersama berbagai pengusaha dengan sertifikat kerjasama
Sementara itu, dalam kegiatan juga dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara KemenKopUKM dengan Himbara, Asosiasi dan Lembaga Keuangan lainnya dalam pengembangan SKOPI.
Penyerahan berbagai seperti Sertifikat HACPP, NIB, BPJS Ketenagakerjaan kepada Garda Transfumi, Sertifikasi Halal, BPOM, Tanda Daftar Merk hingga penyerahan KUR Mikro kepada UMKM, sekaligus peluncuran ISSMEI (Layanan Terintegrasi UMKM).
Kerjasama Perdagangan
MenKopUKM Teten mengapresiasi inisiatif kerjasama perdagang yang dilakukan antar provinsi dalam hal pertukaran produk UMKM. Seperti yang dilakukan antara Provinsi Jawa Barat (Jabar) dengan Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel).
“Ide perdagangan antar provinsi penting guna menggenjot ekonomi dalam negeri. Kami apresiasi langkah kedua provinsi ini. Daerah memiliki peran menciptakan ekonomi yang sehat.”
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengapresiasi kinerja program KemenKopUKM yang dipimpin Menteri Teten, hingga saat ini terasa akselerasi di bidang UMKM yang terus meningkat di Jabar. Untuk itu, dalam rangka perayaan Harnas UMKM di Jabar ini, Kang Emil sapaan akrabnya, menjadi petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa bagaimana Indonesia mampu bertahan dari gejolak ekonomi, salah satunya dengan pemberdayaan UMKM.
“Kalau kita lihat, tidak ada di dunia Hari UMKM. Banyak negara perang bahkan menjadi negara gagal atau bangkrut seperti Yugoslavia, karena tidak memiliki kekuatan ekonominya dari UMKM,” tutur Emil dalam sambutannya.
Dia merinci, saat ini pertumbuhan ekonomi Jabar mencapai 5,6% dengan inflasi di kisaran angka 4%. “Selama pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari inflasi, Insya Allah kita aman. Negara-negara krisis itu karena inflasinya lebih tinggi. Harga energi naik 5 kali lipat, harga pangan 3 kali lipat. Bisa dibilang negara Eropa banyak yang lebih sulit dari Indonesia,” urai Emil.
Kuncinya kata dia, jangan bergantung perdagangan dalam negeri dengan luar. Masing-masing daerah harus mampu memaksimalkan produk unggulan daerahnya dan menjalin kerjasama perdagangan antar kita sendiri, sehingga ekonomi dalam negeri semakin kuat.
“Hal tersebut menjadi alasan kami bekerjasama dengan Provinsi Sumsel. Semoga upaya pertukaran kebutuhan barang dan perdagangan antar provinsi atau daerah ini bisa difasilitasi dengan KemenKopUKM, sehingga menjadi jurus selamat supaya tidak kita tidak seperti Ukraina dan Yugoslavia,” imbuh Emil.
Gubernur Sumsel Herman Deru yang menekankan, pihaknya bersepakat menjalin hubungan dagang dengan Provinsi Jabar, setelah sebelumnya telah dilakukan dengan Provinsi Jatim.
“Diharapkan pemerintah dalam hal ini KemenKopUKM bisa intervensi lebih dalam. Mengingat UMKM sangat mampu bertahan di tengah kontraksi ekonomi, memiliki daya saing luar biasa, pasarnya jelas, membuat Indonesia tangguh dalam sisi ekonomi kerakyatannya di banding negara-negara lain,” ujar Herman.
Ditegaskan, ketangguhan UMKM tidak bergantung dengan pihak luar. “Misalnya dari minyak goreng, program KemenKopUKM yang mendorong petani punya pabrik minyak goreng sendiri meskipun kecil, membuktikan agar pemerintah hadir di tengah masyarakat,” terangnya.
MULIA GINTING – ERWIN TAMBUNAN
Sertifikat Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara KemenKopUKM dengan berbagai lembaga diperlihatkan setelah penandatanganan. Foto: KemenKopUKM
Artikel ini sudah terbit di govnews-idn.com
